Mencari Format Terbaik Pendidikan di Pesantren dalam Pandemi Corona

JAKARTA - Dunia pendidikan dan sekolah menjadi isu krusial di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) ini. Pemerintah dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak mudah. Seperti membuka sekolah dan pesantren tentu ada potensi penularan virus Corona.

(Baca juga: 1.027 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19, Sembuh 626 Orang)

Keselamatan anak-anak, guru, dan tenaga kependidikan menjadi taruhan. Sementara sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) dinilai tak efektif. Bahkan, ada anak-anak sekolah yang kesulitan mengikutinya karena tak memiliki gawai dan membeli kuota internet.

(Baca juga: Era New Normal, Bappenas Kombinasikan Kerja dari Rumah dan Kantor)

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan, berdasarkan laporan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Menkdikbud) Nadiem Makarim, PJJ itu kurang maksimal. Pendidikan tatap muka masih dianggap paling efektif. Namun, belum semua daerah di Indonesia hijau-aman dari Covid-19.

"Yang bisa diterapkan hanya di zona hijau. Negara lain yang menerapkan pendidikan nonpesantren, banyak terdampak dan ditutup kembali. Pemerintah memikirkan hal itu betul-betul rinci dan penuh kehati-hatian," ujar Ma'ruf dalam Rakornas daring dengan tema Kesiapan Pesantren dan Satuan Pendidikan Keagamaan Berbasis Asrama dalam Penerapan New Normal: Hambatan dan Solusi Perspektif Perlindungan Anak, Kamis (11/6/2020).

Ma’ruf Amin menilai, pesantren lebih aman. Asalkan, dari awal disterilkan dan para santri tetap tinggal di pesantren. Santri tidak ada yang ke luar. Tentu juga tidak ada orang luar yang masuk untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Pesantren.

Bagi pesantren yang ingin memulai PJJ tentu harus memperhatikan infrastrukturnya. Mantan anggota DPR itu mengajakkan pengelola pesantren, guru, santri, orang tua, pakar pendidikan, dan perlindungan anak untuk mencari solusi terbaik bagi pendidikan anak-anak Indonesia.

Lewat rakornas ini, pemerintah berharap ada pemikiran-pemikiran jernih sebagai solusi melindungi anak dari pandemi Corona. "Dapat membantu pemerintah dalam mengambil langkah-langkah dan kebijakan yang tepat sehingga ancaman lost generation atau hilangnya generasi dapat dihindari," pungkasnya.