Atasi Perubahan Iklim, KLHK: Perlu Dukungan Internasional
Senin, 08 November 2021 - 19:12 WIB
loading...
Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Laksmi Dhewanthi. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah isu penting terkait kerentanan pertanian terhadap perubahan iklim dan ketahanan pangan telah selesai dibahas. Pembahasan ini diselesaikan di pekan pertama KTT Perubahan Iklim PBB atau COP26.
Baca juga: Gus Muhaimin Sebut Jokowi Buka Mata Dunia Kontribusi Indonesia Tangani Perubahan Iklim
Hal ini dikatakan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Laksmi Dhewanthi, dalam keterangan tertulis dari Glasgow, Senin (8/11/2021).
Baca juga: Indonesia dan Jerman Hadapi Tantangan Perubahan Iklim Lewat Proyek Infrastruktur Hijau
"Koronivia Joint Work on Agriculture (KJWA) adalah keputusan penting di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) yang mengakui potensi unik pertanian dalam mengatasi perubahan iklim," kata Laksmi Dhewanthi.
Dari 5 rangkaian seri pertemuan penting yang dilakukan paralel dalam COP26, dua di antaranya adalah agenda Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) dan Subsidiary Body for Implementation (SBI) mendapat mandat untuk melakuan pembahasan hingga 6 November lalu dan sudah selesai.
Pertemuan ini mengadopsi beberapa keputusan-keputusan yang memang sampai tahap SBSTA dan SBI, ada pula isu-isu yang akan dilaporkan pada presidensi dan akan dilanjutkan sesi CMP 16, CMA3, maupun di COP26. Baik SBI dan SBSTA sudah mengadopsi keputusan terkait hasil work frame dari Koronivia Joint Work on Agriculture (KJWA).
Jadi pada prinsipnya KJWA merupakan salah satu keputusan penting di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) yang mengakui potensi unik pertanian dalam mengatasi perubahan iklim.
"Sebagian dari aksi serta kebijakan tersebut sudah ada di sektor pertanian Indonesia. Namun ambisi di bidang penanganan perubahan iklim sektor pertanian perlu ditingkatkan karena sangat penting untuk meningkatkan ketangguhan sistem pertanian dan ketahanan pangan Indonesia," ungkap Laksmi.
Karena itulah lanjut Laksmi, dukungan internasional diperlukan untuk meningkatkan ambisi tersebut untuk meningkatkan keberhasilan pada skala yang lebih besar.
"SBI dan SBSTA mencatat, peningkatan produksi berkelanjutan dan kesehatan hewan, dapat mengurangi emisi gas rumah kaca di sektor peternakan," ujarnya.
Selanjutnya ketiga tentang aspek sosial dan ketahanan pangan. Pendekatan sistem pertanian dan pangan terpadu penting untuk mencapai ketahanan pangan dan perbaikan. Dimensi sosial dan ketahanan pangan sangat penting dalam konteks perubahan iklim di bidang pertanian dan sistem pangan.
SBI dan SBSTA mengenali prioritas mendasar untuk menjaga ketahanan pangan dan mengatasi kelaparan dengan merancang sistem pertanian yang berkelanjutan dan berketahanan iklim, serta menerapkan pendekatan sistemik yang sejalan dengan tujuan iklim global jangka panjang.
"Keempat tentang Dukungan untuk mendukung upaya menjaga ketahanan pangan. SBI dan SBSTA mengenali pentingnya meningkatkan dukungan untuk meningkatkan tindakan dalam menjaga ketahanan pangan dan gizi dan mengakhiri kelaparan," tutupnya.
Baca juga: Gus Muhaimin Sebut Jokowi Buka Mata Dunia Kontribusi Indonesia Tangani Perubahan Iklim
Hal ini dikatakan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Laksmi Dhewanthi, dalam keterangan tertulis dari Glasgow, Senin (8/11/2021).
Baca juga: Indonesia dan Jerman Hadapi Tantangan Perubahan Iklim Lewat Proyek Infrastruktur Hijau
"Koronivia Joint Work on Agriculture (KJWA) adalah keputusan penting di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) yang mengakui potensi unik pertanian dalam mengatasi perubahan iklim," kata Laksmi Dhewanthi.
Dari 5 rangkaian seri pertemuan penting yang dilakukan paralel dalam COP26, dua di antaranya adalah agenda Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) dan Subsidiary Body for Implementation (SBI) mendapat mandat untuk melakuan pembahasan hingga 6 November lalu dan sudah selesai.
Pertemuan ini mengadopsi beberapa keputusan-keputusan yang memang sampai tahap SBSTA dan SBI, ada pula isu-isu yang akan dilaporkan pada presidensi dan akan dilanjutkan sesi CMP 16, CMA3, maupun di COP26. Baik SBI dan SBSTA sudah mengadopsi keputusan terkait hasil work frame dari Koronivia Joint Work on Agriculture (KJWA).
Jadi pada prinsipnya KJWA merupakan salah satu keputusan penting di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) yang mengakui potensi unik pertanian dalam mengatasi perubahan iklim.
"Sebagian dari aksi serta kebijakan tersebut sudah ada di sektor pertanian Indonesia. Namun ambisi di bidang penanganan perubahan iklim sektor pertanian perlu ditingkatkan karena sangat penting untuk meningkatkan ketangguhan sistem pertanian dan ketahanan pangan Indonesia," ungkap Laksmi.
Karena itulah lanjut Laksmi, dukungan internasional diperlukan untuk meningkatkan ambisi tersebut untuk meningkatkan keberhasilan pada skala yang lebih besar.
"SBI dan SBSTA mencatat, peningkatan produksi berkelanjutan dan kesehatan hewan, dapat mengurangi emisi gas rumah kaca di sektor peternakan," ujarnya.
Selanjutnya ketiga tentang aspek sosial dan ketahanan pangan. Pendekatan sistem pertanian dan pangan terpadu penting untuk mencapai ketahanan pangan dan perbaikan. Dimensi sosial dan ketahanan pangan sangat penting dalam konteks perubahan iklim di bidang pertanian dan sistem pangan.
SBI dan SBSTA mengenali prioritas mendasar untuk menjaga ketahanan pangan dan mengatasi kelaparan dengan merancang sistem pertanian yang berkelanjutan dan berketahanan iklim, serta menerapkan pendekatan sistemik yang sejalan dengan tujuan iklim global jangka panjang.
"Keempat tentang Dukungan untuk mendukung upaya menjaga ketahanan pangan. SBI dan SBSTA mengenali pentingnya meningkatkan dukungan untuk meningkatkan tindakan dalam menjaga ketahanan pangan dan gizi dan mengakhiri kelaparan," tutupnya.
(maf)
Lihat Juga :
