Wiku: Kebijakan Penanganan Pandemi Menyesuaikan Kasus Covid-19 di Dunia dan Indonesia

JAKARTA - Satgas Covid-19 telah melakukan berbagai upaya pengendalian kasus melalui penerapan kebijakan utamanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sepanjang tahun 2021. Hal ini sebagai mitigasi kenaikan kasus pada lonjakan pertama pasca libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) di bulan Januari lalu.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan setelah kasus Covid-19 turun di awal tahun, kebijakan ini dilanjutkan menjadi PPKM mikro di seluruh Indonesia setelah kembali terjadi lonjakan kasus.

“Dan berkembang menjadi PPKM Darurat saat lonjakan ke-2 pasca libur Idul Fitri. Kebijakan ini berhasil meredam lonjakan kasus dan dilanjutkan dengan PPKM Level 1 sampai dengan 4 hingga saat ini,” ujarnya saat konferensi pers secara virtual, Selasa (26/10/2021).

Selain PPKM, Wiku mengungkapkan kebijakan yang diterapkan adalah pengaturan perjalanan internasional dan pengetatan perjalanan dalam negeri. “Kebijakan-kebijakan ini terus disesuaikan dengan dinamika kasus yang terjadi di dunia dan di Indonesia,” paparnya.

“Dan sepanjang tahun ini terdapat 6 Surat Edaran Satgas yang mengatur perjalanan internasional dan ada 11 yang mengatur pengetatan perjalanan dalam negeri termasuk peniadaan mudik,” ungkap Wiku.

Selain penyusunan dan pemantauan kebijakan, Wiku mengatakan Satgas juga melakukan upaya penanganan Covid-19 antara lain adalah pemantauan terhadap perubahan perilaku masyarakat yaitu menjaga jarak dan memakai masker, kemudian pembentukan posko di desa, atau kelurahan di seluruh Indonesia yang juga terus dipantau dan digiatkan.

“Kemudian penyediaan fasilitas isolasi terpusat dan yang terakhir distribusi masker sebagai upaya pencegahan,” katanya.

Wiku menambahkan setiap bidang yang ada di bawah Satgas ini menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dari bidang data IT, penyediaan sistem satu data lawan Covid-19 yang mencakup zonasi risiko, monitoring perubahan perilaku, pelaksanaan PPKM mikro desa kelurahan.

“Kumpulan data ini juga digunakan oleh lintas kementerian lembaga di pusat maupun daerah sebagai dasar analisis situasi dan pengambilan keputusan dalam pengendalian Covid-19 untuk tiap daerah,” papar Wiku.