Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Jubir Presiden Kosong, PPP: Cari yang Jagoan Komunikasi Bukan Miskomunikasi
loading...
Wakil Ketua MPR Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan, jubir presiden harus yang jagoan berkomunikasi bukan miskomunikasi. Foto/SIINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Posisi Juru bicara (Jubir) Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini tengah menjadi sorotan. Hal ini menyusul dilantiknya Fadjroel Rachman sebagai duta besar (Dubes) Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani memiliki harapan khusus untuk sosok yang akan mengisi posisi tersebut. "Jubirnya itu jubir yang memang jagoan berkomunikasi, bukan jagoan miskomunikasi," kata Arsul di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/10/2021).
Menurut dia, presiden harus memiliki jubir yang benar-benar mempunyai kapasitas. Dalam kaitan ini, sosok itu tentu harus memiliki kemampuan komunikasi publik yang bagus. Kedua, tentu orang yang mempunya daya koordinasi yang tinggi dengan jajaran pemerintahan lainnya. "Ketiga saya kira adalah orang yang memang tiap saat itu bisa gampang untuk dihubungi dikomunikasi," ujarnya.
Waketum DPP PPP itu melihat dari beberapa presiden sebelumnya, sebenarnya Indonesia memiliki jubir yang baik. Misalnya, pada era presiden keempat, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang memiliki jubir seperti Wimar Witoelar. Tak hanya itu, pada era kepemimpinan presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat itu Julian Aldrin Pasha juga tak kalah cakapnya dalam berkomunikasi dengan publik untuk menyampaikan informasi ihwal kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah.
"Nah, saya berharap Pak Jokowi itu kemudian menunjuk jubir apakah satu atau dua tentu berpulang menurut kebutuhan beliau kira-kira yang sosoknya itu paling tidak seperti Pak Wimar atau Pak Julian Aldirn itulah," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara (Jubir) Presiden Fadjroel Rachman hari ini dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Duta Besar (Dubes) Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan. Terkait penggantinya, Istana menyebut belum ada arahan dari Presiden Jokowi.
"Sampai saat ini belum ada arahan Presiden. Selain itu di istana sudah ada Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan KSP," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin beberapa waktu lalu.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani memiliki harapan khusus untuk sosok yang akan mengisi posisi tersebut. "Jubirnya itu jubir yang memang jagoan berkomunikasi, bukan jagoan miskomunikasi," kata Arsul di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/10/2021).
Menurut dia, presiden harus memiliki jubir yang benar-benar mempunyai kapasitas. Dalam kaitan ini, sosok itu tentu harus memiliki kemampuan komunikasi publik yang bagus. Kedua, tentu orang yang mempunya daya koordinasi yang tinggi dengan jajaran pemerintahan lainnya. "Ketiga saya kira adalah orang yang memang tiap saat itu bisa gampang untuk dihubungi dikomunikasi," ujarnya.
Waketum DPP PPP itu melihat dari beberapa presiden sebelumnya, sebenarnya Indonesia memiliki jubir yang baik. Misalnya, pada era presiden keempat, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang memiliki jubir seperti Wimar Witoelar. Tak hanya itu, pada era kepemimpinan presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat itu Julian Aldrin Pasha juga tak kalah cakapnya dalam berkomunikasi dengan publik untuk menyampaikan informasi ihwal kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah.
"Nah, saya berharap Pak Jokowi itu kemudian menunjuk jubir apakah satu atau dua tentu berpulang menurut kebutuhan beliau kira-kira yang sosoknya itu paling tidak seperti Pak Wimar atau Pak Julian Aldirn itulah," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara (Jubir) Presiden Fadjroel Rachman hari ini dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Duta Besar (Dubes) Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan. Terkait penggantinya, Istana menyebut belum ada arahan dari Presiden Jokowi.
"Sampai saat ini belum ada arahan Presiden. Selain itu di istana sudah ada Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan KSP," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin beberapa waktu lalu.
(cip)
Explore More