Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Sisi Lain Kisruh Demokrat AHY Vs Moeldoko: Perang Politik Para Lulusan Adhi Makayasa
loading...
Sisi Lain Kisruh Demokrat AHY Vs Moeldoko: Perang Politik Para Lulusan Adhi Makayasa. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Prahara belum reda di tubuh Partai Demokrat . Konflik kembali membara setelah sejumlah kader kubu Moeldoko menggugat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai dengan menguasakan ke advokat top Yusril Ihza Mahendra .
Langkah kuda beberapa pendukung Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara itu tak pelak membuat klan Cikeas belingsatan. Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) itu pun ramai-ramai menyatukan kekuatan untuk melawan.
Faktanya, perang opini terus bertebaran. Kubu KLB berargumen mereka sah dan berhak untuk menggugat. Di sisi lain, kubu AHY kembali menegaskan orang-orang KLB tak lain kelompok inkonstitusional. Mereka bahkan tak segan menelanjangi masa lalu Moeldoko.
Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut Moeldoko berambisi jadi ketua umum partai politik sejak pensiun dari TNI. Moeldoko, kata dia, bahkan meminta restu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memuluskan keinginannya tersebut.
"Setelah pensiun dari TNI, Moeldoko datang lagi ke Cikeas meminta jabatan tinggi di kepengurusan Partai Demokrat. Pak SBY sampaikan, kalau gabung dengan PD beliau mempersilakan. Kalau soal jabatan ketua umum, itu ada mekanismenya melalui Kongres," kata Herzaky dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/10/2021).
Berkebalikan, Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat kubu Moeldoko, Saiful Huda Ems menegaskan, pengajuan judicial review ke Mahkamah Agung murni diinisiasi oleh empat kader, bukan dari Demokrat KLB. Dengan kata lain, uji materi ini tak ada sangkut-pautnya dengan Moeldoko.
Dia juga menepis keras tuduhan loyalis AHY yang menyebut kubu Sibolangit telah tercerai-berai. Tudingan itu dianggap tak masuk akal.
"Jadi meski kami ada kesamaan pandangan menyikapi AD/ART 2020 dengan Bang Yusril, apa yang dilakukannya di MA adalah persoalan tersendiri. Lalu kenapa pihak AHY menganggap judicial review ke MA itu menjadi penyebab keterbelahan kubu Pak Moeldoko?," ujar Huda dalam keterangannya, Selasa (5/10/2021).
Langkah kuda beberapa pendukung Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara itu tak pelak membuat klan Cikeas belingsatan. Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) itu pun ramai-ramai menyatukan kekuatan untuk melawan.
Faktanya, perang opini terus bertebaran. Kubu KLB berargumen mereka sah dan berhak untuk menggugat. Di sisi lain, kubu AHY kembali menegaskan orang-orang KLB tak lain kelompok inkonstitusional. Mereka bahkan tak segan menelanjangi masa lalu Moeldoko.
Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut Moeldoko berambisi jadi ketua umum partai politik sejak pensiun dari TNI. Moeldoko, kata dia, bahkan meminta restu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memuluskan keinginannya tersebut.
"Setelah pensiun dari TNI, Moeldoko datang lagi ke Cikeas meminta jabatan tinggi di kepengurusan Partai Demokrat. Pak SBY sampaikan, kalau gabung dengan PD beliau mempersilakan. Kalau soal jabatan ketua umum, itu ada mekanismenya melalui Kongres," kata Herzaky dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/10/2021).
Berkebalikan, Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat kubu Moeldoko, Saiful Huda Ems menegaskan, pengajuan judicial review ke Mahkamah Agung murni diinisiasi oleh empat kader, bukan dari Demokrat KLB. Dengan kata lain, uji materi ini tak ada sangkut-pautnya dengan Moeldoko.
Dia juga menepis keras tuduhan loyalis AHY yang menyebut kubu Sibolangit telah tercerai-berai. Tudingan itu dianggap tak masuk akal.
"Jadi meski kami ada kesamaan pandangan menyikapi AD/ART 2020 dengan Bang Yusril, apa yang dilakukannya di MA adalah persoalan tersendiri. Lalu kenapa pihak AHY menganggap judicial review ke MA itu menjadi penyebab keterbelahan kubu Pak Moeldoko?," ujar Huda dalam keterangannya, Selasa (5/10/2021).
Explore More