Masyarakat Deklarasi Jokowi-Prabowo 2024 Diingatkan Jangan Bikin Gaduh

Selasa, 22 Juni 2021 - 08:02 WIB
loading...
Masyarakat Deklarasi Jokowi-Prabowo 2024 Diingatkan Jangan Bikin Gaduh
Anggota DPR, Guspardi Gaus, mengaku heran dengan masih adanya upaya pihak tertentu yang mendorong kembali wacana jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengaku heran dengan masih adanya upaya pihak tertentu yang mendorong kembali wacana jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi 3 periode.

Baca juga: Pengamat Politik Ini Sebut Jokpro Dimotori Kelompok Haus Kekuasaan, Ada Motif Gali Keuntungan

Entah apa motifnya dan untuk kepentingan siapa, yang jelas gerakan ini bertolak belakang dengan sikap Jokowi yang jelas menolak wacana 3 periode itu.

Baca juga: Soal Relawan Jokpro 2024, Demokrat: Indonesia Bukan Cuma Jokowi dan Prabowo

"Jika ditelusuri, usulan masa jabatan presiden tiga priode pertama kali muncul pada November 2019, seiring dengan wacana amandemen terbatas UUD 1945," kata Guspardi, Selasa ( 22/6/2021).

"Kala itu Jokowi menyarankan agar MPR membatalkan amendemen UUD 1945 jika usulan liar jabatan presiden tiga periode terus muncul. Secara terpisah, Ketua MPR Bambang Soesatyo pun telah menyatakan, tidak ada pembahasan di internal MPR untuk mengubah Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur soal masa jabatan presiden," tambahnya.

Baca juga: Deklarasi Relawan Jokpro, Jokowi Harus Beri Teguran Orang yang Cari Muka

Padahal kata Guspardi, sebelum adanya deklarasi dukungan itu, Jokowi sudah dua kali mengeluarkan pernyataan yang menolak wacana 3 periode itu. Pertama, Jokowi memegaskan bahwa usulan itu muncul dari pihak yang cari muka dan menampar wajahnya, karena bertentangan dengan UUD 1945.

Jokowi juga kembali menegaskan sikapnya pada Maret 2021 lalu bahwa ia tetap menolak wacana itu. "Hal ini jelas menunjukkan bahwa Presiden Jokowi taat dan patuh pada konstitusi negara," ujar politikus PAN ini.

Legislator asal Sumatera Barat itu melanjutkan, dengan sikap tegas Jokowi itu, seharusnya menjadi rujukan semua pihak agar jangan lagi mewacanakan Jokowi 3 periode. Dia pun tidak tahu apa motif mereka dan diklasifikasikan kelompok mana relawan JokPro 2024 ini.

"Apakah kelompok ini yang di maksud ingin menampar muka Jokowi, mencari muka atau menyeret Jokowi untuk tidak taat pada UUD 1945 atau bisa juga cari panggung dan sensasi," ungkapnya.

Anggota Baleg DPR RI ini menambahkan, munculnya relawan JokPro 2024 yang kembali mendorong masa jabatan presiden 3 periode mengkhianati cita-cita reformasi dan tidak sesuai dengan amanat konstitusi atau UUD 1945. Juga menghambat proses suksesi kepemimpinan dan lahirnya pemimpin baru di tingkat nasional.

"Respons dari masyarakat juga menentang wacana presiden tiga periode ini. Terbukti pada Minggu 20 Juni 2021 media sosial diramaikan dengan tagar #Tangkap Qodari di Twitter. Para netizen sudah geram dengan sikap Qodari yang ngotot mewacanakan Presiden Jokowi tiga periode dan menganggap Qodari sebagai pengkhianat bangsa yang melawan UUD 1945," jelasnya.

"Penolakan serupa juga disampaikan oleh ketua DPP PDIP Ahmad Basarah yang juga Wakil Ketua MPR dalam sebuah diskusi daring pada Minggu (20/6). Ia menegaskan, PDIP akan menarik diri dari agenda amandemen terhadap UUD 1945 jika mengarah kepada perubahan masa jabatan presiden," tambah Guspardi.

Oleh karena itu, Guspardi mengingatkan semua pihak jangan lagi bermanuver dan mendorong-dorong kembali usulan presiden menjadi 3 periode. Sebaiknya wacana ini di akhiri, karena Jokowi sudah adengan tegas menolaknya sampai dua kali. Bahkan Jokowi juga menaruh curiga yang mengusulkan wacana itu, justru menjerumuskannya.

"Sudahlah dan hentikan saja wacana presiden tiga priode ini, janganlah membuat kegaduhan baru," pungkas Anggota Komisi II DPR itu.
(maf)
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1106 seconds (10.177#12.26)