Menyoal Efektivitas Larangan Mudik Lebaran

loading...
Karenanya, masyarakat akan menempuh segala cara untuk bisa mudik ke kampung halamannya, kendati harus kucing-kucingan. Jika dicermati yang tetap nekat melakukan mudik Lebaran adalah sektor pekerja swasta dan sektor informal.

Hal ini menandakan pemerintah kurang bersinergi dengan sektor swasta terkait larangan mudik Lebaran ini. Posisi dilematis adalah sektor informal, jika mereka tak mudik lalu mau apa di Jakarta, dan kota-kota besar lainnya; jika tak ada aktivitas dan pekerjaan?

Harus dipahami juga bahwa masyarakat mengalami capek pandemi (pandemic fatigue). Ini hal yang logis karena pandemi Covid-19 telah berlangsung lebih dari setahun, sejak Maret 2020. Selama setahun itu pembatasan mobilitas terus dilakukan, baik pada skala nasional dan atau daerah. Aktivitas masyarakat pun masih berbasis work from home (WFH). Para pelajar dan mahasiswa pun masih konsisten menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Wacana untuk menerapkan pembelajaran tatap muka pada Juli 2021 sepertinya masih jauh panggang dari api. Kecuali pemerintah akan menanggung munculnya berbagai kluster baru dan akan kelimpungan untuk mengendalikannya.

Simpulan dan Saran
Merujuk pada fenomena tersebut, ada beberapa hal yang patut direnungkan dan menjadi bahan evaluasi. Pertama, pemerintah mesti memperbaiki kualitas komunikasi publik. Untuk hal-hal strategis seharusnya jangan sampai ada perbedaan pendapat dan pernyataan antarpejabat publik.

Sejak awal pandemi terbukti banyak pernyataan pejabat pemerintah yang simpang siur, masing-masing pejabat publik mengeluarkan pernyataan yang berbeda-beda. Publik jadi bingung dan bertanya-tanya: serius enggak ini mengendalikan pandemi Covid-19? Padahal, sukses tidaknya upaya pengendalian pandemi membutuhkan konsistensi kebijakan dari pejabat publik itu sendiri.

Kedua, masyarakat seharusnya tetap menghormati dan mematuhi kebijakan pemerintah. Memang larangan itu terasa “menyakitkan”, tetapi dampaknya akan lebih menyakitkan manakala kepatuhan kita terhadap upaya pengendalian makin rendah. Lebih dari 1,6 juta masyarakat telah terinfeksi Covid-19 dan sekitar 46.000 di antaranya meninggal dunia. Itu seharusnya menjadi pembelajaran penting untuk bersama-sama konsisten dan patuh terhadap setiap jengkal kebijakan yang berdimensi pengendalian dan upaya mewujudkan protokol kesehatan (prokes).

Dari sisi finansial, pemerintah pun telah menggelontorkan Rp130 triliun untuk biaya pengendalian pandemi Covid-19. Jangan sampai biaya segede gunung ini muspro (sia-sia), karena pandemi yang tak tuntas oleh inkonsistensi kebijakan pemerintah, dan rendahnya kepatuhan masyarakat. Apalagi jika biaya tersebut diperoleh dari hutang luar negeri. Makin runyam kan? Patut ditengarai dan diwaspadai, kepatuhan masyarakat untuk mematuhi prokes terlihat makin kendur, menurun.

Hal yang tak boleh dilupakan, setelah mudik Lebaran usai, pemerintah harus menyiapkan mitigasi jika pasien Covid-19 akan melonjak kembali. Padahal, sebulan terakhir tren pasien Covid-19 sudah mengalami penurunan. Sebagaimana kejadian sebelumnya, pascalibur panjang jumlah pasien Covid-19 akan kembali mengalami kenaikan.

Sekali lagi, ini pil pahit yang harus kita telan, oleh akibat rendahnya kepatuhan (masyarakat) dan kebijakan yang cenderung mencla-mencle. Kita hanya berharap-harap cemas, agar dampak setelah libur panjang mudik Lebaran tidak sedrastis seperti kejadian di India yang mengalami tsunami Covid-19, setelah perayaan keagamaan yang melibatkan jutaan warganya. Potensi serupa sangat mungkin terjadi di Indonesia.
(bmm)
halaman ke-2
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top