Parlemen Inggris Keluarkan Mosi Soal Muslim Uighur, DPR Minta PBB dan IPU Bersama Tekan China

JAKARTA - Parlemen Inggris akhirnya resmi mengeluarkan mosi yang menilai China telah melakukan genosida terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang. Deklarasi atau mosi yang disahkan Parlemen Inggris pada hari Kamis (22/4/2021) lalu, sejalan dengan pendapat Pemerintah Inggris dimana Menteri Urusan Asia Nigel Adams mengakui ada bukti yang dapat dipercaya tentang adanya kerja paksa, kamp pengasingan, dan penargetan kelompok etnis tertentu di China.

Bukan hanya Inggris, Senat Amerika Serikat (AS) dimana Ketua Komite Hubungan Luar Negeri, Bob Menendez mengatakan dunia harus bersatu dalam meminta pertanggungjawaban Pemerintah China atas pelanggaran ini, seperti dikutip dari the Guardian. Baca juga: Soal Uighur, China Peringatkan Australia Jangan Kolusi dengan Teroris

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menilai persoalan Uighur di Xianjiang memang seharusnya diangkat menjadi permasalahan serius dunia.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Al Muzammil Yusuf mengatakan sudah saatnya negara-negara dunia termasuk Indonesia bersuara terhadap pelanggaran berat HAM China terhadap Etnis Uighur di Xinjiang.

“Karena tanpa tekanan negara-negara dunia di PBB dan IPU (International Parliamentary Union), China tentu tidak akan merubah represi HAM-nya terhadap Uighur,” ujar Al Muzammil Yusuf kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Genosida terhadap Etnis Uighur adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap kelompok Muslim Uighur di Xinjiang dengan maksud memusnahkan atau (membuat punah) Etnis Uighur. Legislator dari Dapil Lampung ini melajutkan apa yang dilakukan pemerintah China terhadap Muslim Uighur sangat tidak patut ditunjukkan di panggung internasional.

Misalnya saja, pernikahan yang dipaksakan, sterilisasi kelahiran, pemerkosaan, penyiksaan hingga pembantaian, memisahkan anak dengan orang tua dan membangun penjara massal untuk Muslim Uighur.

“Itu cara-cara terbelakang. Sekarang ini wajah dunia adalah kemanusiaan. Pesan dunia internasional, yaitu jauhi tindakan intimidasi, pelecehan atas HAM," pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies (CENTRIS) menilai langkah keras Parlemen Indonesia dalam hal ini DPR RI merespons tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Uighur yang kini semakin disorot dan menjadi perhatian utama parlemen dunia, sudah sangat tepat.

"Satu per satu negara-negara demokratis di dunia khususnya parlemen mereka, telah bersuara, menyerukan China untuk menghentikan aksi genosida terhadap Etnis Uighur. Parlemen kita (DPR RI) sudah baik merespons permasalahan ini mengingat rakyat yang mereka wakili di parlemen, mayoritas beragama Islam,” ujar AB Solissa kepada wartawan, Jum’at (30/4/2021). Baca juga:

CENTRIS menilai DPR RI tetap harus memberikan pengaruh besarnya sebagai bagian dari parlemen dunia dalam upaya bersama menyelamatkan jutaan Muslim Uighur dari kepunahan peradaban umat manusia. Apalagi, sudah tak terhitung jumlah suara rakyat Indonesia yang meminta China untuk menghentikan berbagai bentuk kejahatan kemanusiaan terhadap Muslim Uighur.

Selain donasi uang, barang dan makanan bagi Etnis Uighur, Rakyat Indonesia juga aktif melakukan sejumlah aksi seperti unjuk rasa meminta China menyudahi aksi pembantaian, pemerkosaan, pernikahan paksa atau menjadikan muslimah Uighur jadi budak seks seperti terjadi di Kantor Dubes China di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Ini jelas sikap dan keinginan masyarakat Indonesia, yang umumnya sama dengan warga dunia,” tutup AB Solissa.