Menteri LHK Nilai Masalah Kehutanan Perlu Diintegrasikan dengan Tepat

Jum'at, 30 April 2021 - 01:01 WIB
loading...
Menteri LHK Nilai Masalah Kehutanan Perlu Diintegrasikan dengan Tepat
Menteri LHK, Siti Nurbaya mengingatkan, keterpaduan untuk implementasi perizinan multiusaha kehutanan perlu dikelola dan diintegrasikan dengan lebih tepat. Foto/Istimewa
A A A
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengingatkan, keterpaduan untuk implementasi perizinan multiusaha kehutanan dan nilai ekonomi karbon perlu dikelola dan diintegrasikan dengan lebih tepat ke depan. Hal ini merupakan salah satu tantangan bagi pengusaha kehutanan ke depan.



"Pemegang usaha pengelolaan kehutanan diberikan keleluasaan yang lebih baik, serta bertanggung jawab untuk melakukan transformasi dari perizinan pemanfaatan hasil hutan, pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan dalam bentuk penyerapan dan/atau penyimpanan karbon yang lebih terintegrasi dengan bentuk pengusahaan lainnya dengan model perizinan multi usaha," kata Menteri Siti.

Dalam peraturan pemerintah tersebut, Siti menyampaikan, secara jelas Pemerintah mendorong para pengusaha perhutanan tidak lagi berbisnis secara tunggal. Mereka didorong untuk berkontribusi lebih besar dalam aspek lain secara lebih luas yaitu penguatan dan dukungan dalam mitigasi perubahan iklim, termasuk kaitannya dengan rencana penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

"Tentu hal ini harus dikelola dengan baik dan benar, sehingga dapat memberikan added value bagi pengelolaan kehutanan di Indonesia, menerapkan kesempatan dan peluang dalam perizinan multiusaha, serta adanya insentive yang ditimbulkan dari penerapan Nilai Ekonomi Karbon," tutur Siti.

Sementara menanggapi hal tersebut, Ketua APHI Indroyono Soesilo menyampaikan, model multiusaha kehutanan tersebut, khususnya yang terkait dengan pemanfaatan jasa lingkungan, potensial menjadi bagian dari aksi mitigasi kehutanan berbasis lahan dalam rangka mendukung pencapaian target NDC Indonesia.

Kontribusi pemegang Perizinan Berusaha dalam upaya mitigasi perubahan iklim dapat dilakukan dalam bentuk antara lain penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari, perpanjangan siklus pemanenan, pengayaan, perlindungan dan pengamanan hutan serta perlindungan keanekaragaman hayati. Dari hasil aksi mitigasi tersebut, terbuka peluang bagi pemegang Perizinan Berusaha untuk memperoleh insentif berupa pemanfaatan NEK.

Selanjutnya, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan perhitungan lebih detail untuk aksi mitigasi di setiap pemegang izin dan potensi penurunan emisinya. Selain itu, APHI akan menyelenggarakan empat batch pelatihan lingkup pemegang izin, untuk perhitungan potensi penurunan emisi dari aksi mitigasi serta Nilai Ekonomi Karbonnya.

"Melalui pelatihan ini, pemegang izin dapat secara mandiri merencanakan aksi mitigasi dan menghitung potensi penurunan emisinya pada tingkat tapak," katanya.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir sebagai pembicara pada sesi dialog yaitu Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Bambang Hendroyono, dan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Laksmi Dhewanthi.
(maf)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1873 seconds (0.1#10.140)