Hadapi Corona, Masyarakat Perlu Bijak dan Proporsional Sampaikan Informasi

JAKARTA - Dalam rangka memberikan sumbangsih literasi politik kepada masyarakat di tengah pandemi virus Corona atau COVID-19 yang bersifat global, The Political Literacy Institute menyelenggarakan acara Online Discussion for Public "Hoaks, Opini Publik, dan Pandemi Korona".

Acara yang diikuti 130 partisipan dari berbagi kalangan tersebut berlangsung dari pukul 19.00–21.45 WIB. Meski dilaksanakan secara online dengan menggunakan platform Zoom Cloud tidak menghilangkan esensi acara yakni literasi politik kepada masyarakat.

Peserta diskusi online diajak untuk bersama-sama menyikapi opini publik yang berkembang tentang COVID-19 secara bijak dan proporsional. Serta, mengajak peserta untuk membatasi dan memerangi hoaks COVID-19 yang berkembang dan menyebar di masyarakat.

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Dr Gun Gun Heryanto mengatakan penyelenggaraan diskusi online ini konteksnya adalah pengarusutamaan literasi politik di Indonesia. Menurutnya, ini merupakan diskusi yang secara khusus kami dedikasikan untuk menjadi bagian kerja bersama dalam mengatasi pandemik Corona.

"Banyak masyarakat dalam situasi penuh ketidakpastian dan ketidaknyamanan, terombang-ambing oleh ragam opini yang berkembang. Selain juga menangkal penyebaran hoaks yang begitu deras memapar masyarakat melalui ragam media sosial," tutur Gun Gun, Sabtu (18/4/2020).

Dosen UIN Jakarta ini menambahkan, diskusi 'daring' ini juga menjadi sumbangsih bagi masyarakat yang akhir-akhir ini lebih banyak tinggal di rumah akibat anjuran sosial distancing-phsiycal distancing serta penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Sementara itu, Ketua Panitia Online Discussion for Public, Nuraz mengatakan kegiatan ini merupakan inisiatif The Political Literacy untuk turut memberi alternatif forum ilmiah di tengah keterbatasan karena adanya pembatasan jarak fisik (physical distancing).

"Kami The Political Literacy ingin turut memberi dukungan bagi masyarakat yang saat ini lebih banyak beraktivitas di rumah. Seminar yang biasanya kami gelar secara offline kini kami buat online. Tanpa mengurangi bobot kualitas forumnya. Semoga saja masyarakat semakin kritis, dan memahami bahwa tidak semua informasi layak dikonsumsi ataupun disebarkan," papar Nuraz.

Acara yang dipandu secara apik oleh Niluh Puspa (Jurnalis KompasTV) menghadirkan narasumber yang berasal dari berbagai macam latar belakang dan profesi serta keilmuan yang dimiliki. Pembicara pertama Dr Gun Gun Heryanto, selaku Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute. Menjelaskan Hoaks, Opini Publik, dan Pandemik Korona dari perspektif akademik. Mengutip pernyataan Dr Gun Gun Heryanto mengenai hoaks dan opini publik saat ini.

"Informasi resmi pemerintah, dan informasi dari media yang dipublikasikan dan konsumsi khalayak harusnya lebih dipercayai, dan menjembatani ketidaktahuan masyarakat awam. Bukan sebaliknya informasi pemerintah maupun yang beredar di media justeru menimbulkan ketidakpastian dan ketidaknyamanan menguat di khalayak," ucap Gun Gun.

Dalam kesempatan itu, Gun Gun juga memberi masukan tiga ciri utama komunikasi pemerintah yakni berisifat official (resmi), memberi arahan (directive) dan jelas peran informasinya (information role). Antar pemerintahan pusat dan daerah harus seirama sekaligus juga mampu menyinergikan kementerian dan lembaga dalam upaya mengatasi corona secara bersama-sama.

Ia mengingatkan, jangan hanya mengedepankan ego sektoral masing-masing. Hoaks yang beredar di masyarakat menurutnya disebabkan beberapa faktor antara lain kebebasan berpendapat yang salah kaprah, thrill seekers (para pencari kepuasan) dari penyebaran berita menyesatkan, propaganda antarkelompok, kepentingan elektoral, dan juga organisasi kejahatan (organized crime).

Adapun pembicara kedua Dr Ismail Fahmi, selaku Direktur PT Media Kernels Indonesia (Drone Emprit) menjelaskan analisis big data tentang hoaks, opini publik dan pandemik corona. Menurut Ismail Fahmi, yang terpenting saat ini adalah menjaga kepercayaan (trust) dari masyarakat. Pemerintah memerlukan information leadership, karena dengan hal tersebut akan nada kejelasan sinergi informasi, dan memudahkan diseminasi hal penting terkait COVID-19.

"Kebijakan yang akan diambil pemerintah penting diketahui dan dipahami oleh public," kata Ismail.

Dari perspektif pemerintah yang hadir adalah Dr Juri Ardiantoro, selaku Deputi IV Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden RI. Mantan Komisioner KPU itu memaparkan peran dan kebijakan pemerintah dalam penanganan Corona di Indonesia.

"Kami sedang mengoptimalkan kerja gugus tugas covid-19. Saat ini pemerintah bekerja keras untuk mensinergikan kementerian, lembaga dan daerah dalam penanganan pandemic korona ini. Penyiapan anggaran, koordinasi antar intansi, dan juga bekerjasama dengan pihak-pihak yang kompeten untuk meminimalisir situasi yang jauh lebih buruk," papar Juri.

Sementara dari perspektif praktisi media massa, hadir Latief Siregar senior jurnalis sekaligus Wakil Pimpinan redasi di MNC News. Latief menggarisbawahi perlu dan signifikannya peran media massa dalam pengelolaan opini di tengah pandemi Corona.

"Hoaks adalah anak haram kebebasan informasi dan kemudahan akses teknologi," imbuh Latief.

Diketahui, Para peserta diskusi berasal dari civitas akademika, berbagai kampus seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Universitas Paramadina, Universitas Mecua Buana, Universitas Jayabaya, The London School of Public Relations (LSPR) Jakarta. Selain itu ada peneliti, aktivitis serta para pegiat literasi politik dan masyarakat umum dari berbagai daerah di Tanah Air.