Jokowi Minta Penanganan Bencana Terintegrasi lewat Rantai Komando
Rabu, 03 Maret 2021 - 15:59 WIB
loading...
Presiden Jokowi ingin kebijakan penanggulangan bencana dilakukan secara terintegrasi dari hulu sampai hilir harus dilihat melalui rantai komando yang terpadu. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin kebijakan penanggulangan bencana dilakukan secara terintegrasi. Seluruh persoalan dari hulu sampai hilir harus dilihat melalui rantai komando yang terpadu. Kepala Negara juga tak ingin ada ego sektoral dalam urusan ini.
Baca juga: Selama 10 Tahun Terakhir, Rata-rata 1.183 Orang Meninggal Akibat Bencana
"Kebijakan untuk mengurangi risiko bencana harus benar-benar terintegrasi, apa yang dilakukan di hulu, yang di tengah, di hilir betul-betul dilihat betul, tidak boleh ada ego sektoral, tidak boleh ada ego daerah, semuanya terintegrasi," katanya saat membuka Rakornas Penanggulangan Bencana 2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/3/2021).
Baca juga: 3.253 Bencana Terjadi di Indonesia Setahun, Doni Monardo: Setiap Hari Ada 9 Kejadian
Di samping itu, Jokowi ingin pemerintah pusat dan daerah memiliki kebijakan yang sensitif terhadap kerawanan bencana. Jangan sampai terjadi bencana baru kemudian pontang-panting atau reaktif. Ia tak ingin kondisi itu terjadi apalagi saling menyalahkan.
"Kebijakan nasional dan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana, jangan ada bencana baru kita pontang-panting, ribut atau bahkan saling menyalahkan. Itu tidak boleh terjadi," tandas dia.
Baca juga: Tingginya Bencana di Indonesia, UI Buka Prodi Magister Manajemen Bencana
Jokowi menuturkan, pemerintah telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2020. Grand design penanganan bencana jangka panjang sudah tertuang dalam beleid itu. Namun demikian, Jokowi tak ingin hal tersebut berhenti di atas kertas. Ia ingin ada langkah konkret yang terlihat dalam sebuah kebijakan serta perencanaan tata ruang.
"Poin pentingnya bukan hanya berhenti pada grand design pada janka panjang, tapi grand desain itu harus diturunkan dalam kebijakan perencanaan termasuk tata ruang yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana, serta dilanjutkan dengan audit dan pengendalian kebijakan tata ruang yang berjalan di lapangan, bukan di atas kertas saja, ini yang berulang saya sampaikan," tuturnya.
Dalam pembukaan Rakornas Penanggulangan Bencana 2021, turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo. Selain di Istana, kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh jajaran BPBD.
Baca juga: Selama 10 Tahun Terakhir, Rata-rata 1.183 Orang Meninggal Akibat Bencana
"Kebijakan untuk mengurangi risiko bencana harus benar-benar terintegrasi, apa yang dilakukan di hulu, yang di tengah, di hilir betul-betul dilihat betul, tidak boleh ada ego sektoral, tidak boleh ada ego daerah, semuanya terintegrasi," katanya saat membuka Rakornas Penanggulangan Bencana 2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/3/2021).
Baca juga: 3.253 Bencana Terjadi di Indonesia Setahun, Doni Monardo: Setiap Hari Ada 9 Kejadian
Di samping itu, Jokowi ingin pemerintah pusat dan daerah memiliki kebijakan yang sensitif terhadap kerawanan bencana. Jangan sampai terjadi bencana baru kemudian pontang-panting atau reaktif. Ia tak ingin kondisi itu terjadi apalagi saling menyalahkan.
"Kebijakan nasional dan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana, jangan ada bencana baru kita pontang-panting, ribut atau bahkan saling menyalahkan. Itu tidak boleh terjadi," tandas dia.
Baca juga: Tingginya Bencana di Indonesia, UI Buka Prodi Magister Manajemen Bencana
Jokowi menuturkan, pemerintah telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2020. Grand design penanganan bencana jangka panjang sudah tertuang dalam beleid itu. Namun demikian, Jokowi tak ingin hal tersebut berhenti di atas kertas. Ia ingin ada langkah konkret yang terlihat dalam sebuah kebijakan serta perencanaan tata ruang.
"Poin pentingnya bukan hanya berhenti pada grand design pada janka panjang, tapi grand desain itu harus diturunkan dalam kebijakan perencanaan termasuk tata ruang yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana, serta dilanjutkan dengan audit dan pengendalian kebijakan tata ruang yang berjalan di lapangan, bukan di atas kertas saja, ini yang berulang saya sampaikan," tuturnya.
Dalam pembukaan Rakornas Penanggulangan Bencana 2021, turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo. Selain di Istana, kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh jajaran BPBD.
(maf)
Lihat Juga :
