Wujudkan 30% Perempuan di DPR, Politikus PKS: Butuh Dukungan Partai Politik

JAKARTA - Saat ini angka keterwakilan perempuan Indonesia di parlemen hanya sekitar 20,5%. Bahkan, angka ini jauh dibawah angka keterwakilan perempuan di parlemen dari negara Filipina ataupun Timor Leste.

Melihat fakta ini, Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetiyani mengatakan untuk mewujudkan keterwakilan 30% perempuan di parlemen harus membutuhkan dukungan dari berbagai pihak salah satunya adalah partai politik.

“Pada hari ini kita butuh support system, baik dari lingkungan keluarga termasuk juga lingkungan organisasi, dalam hal ini dalam perempuan politik berarti partai politik. Tentu saja dalam scoup yang lebih luas dalam membangun ekosistem sisterhood, membangun semangat kebersamaan, semangat kolaborasi,” ungkap Netty dalam Audiensi Virtual Kaukus Perempuan Politik Indonesia National Meeting, Minggu (28/2/2021).

Netty memiliki sudut pandang bahwa ketika berbicara perempuan di dalam kancah perpolitikan atau parlemen, keterwakilannya adalah sebuah ruang, state atau panggung. Sehingga, keterwakilan perempuan di dalam kancah perpolitikan atau keterwakilannya dalam parlemen tidak boleh kosong.

“Sudut pandang berbeda maksud saya, mungkin berangkat dari pengalaman empirik saja ya. Jadi kalau kita bicara tentang perempuan dan kepemimpinan, perempuan dan keterwakilan, saya harus mengatakan bahwa keterwakilan dan kepemimpinannya dalam sebuah ruang, sebuah state, sebuah panggung. Tentu saja ruang atau panggung ini enggak boleh kosong tapi harus diisi,” tutur Netty.

Netty pun mengatakan perempuan juga harus mengisinya dengan sebuah atribut sosial, bukan hanya mengandalkan atribut sosial tanpa isi. “Kenapa? Karena kita nggak mungkin kita hanya bisa mengandalkan sebuah atribut sosial tanpa isi. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang bagaimana kepemimpinan ini maka mau nggak mau hari ini kita harus menjawabnya, mengisinya dengan konten nilai-nilai penting bagi seorang perempuan,” katanya.

Netty juga meyakini politik tidak sepenuhnya berurusan dalam kekuasaan, namun juga seperangkat etika untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. “Karena saya meyakini sepenuhnya bahwa politic is not only tools to power, but it is set to etic to serve. Bahwa politik bukan cuma sekadar jalan dalam 'merebut sebuah kekuasaan' tapi politik adalah seperangkat etika untuk bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.