Prof Hamdi Muluk: Survei Opini Publik tentang Kinerja Menteri Bisa Menyesatkan

JAKARTA - Anggota Dewan Etik Persatuan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Prof Hamdi Muluk menganggap survei opini publik tentang kinerja menteri dapat menyesatkan karena bias popularitasnya sangat tinggi.

"Mungkin kita perlu lebih hati-hati, membaca sebuah pekerjaan ilmiah bernama survei opini publik," kata Prof Hamdi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/2/2021).

Ia menjelaskan, survei opini publik biasanya menanyakan kepada masyarakat luas yang sampelnya ditarik secara random, ditanya tentang kepuasan responden terhadap kementerian tertentu dan nama menterinya. "Nah ini ada problem kalau di pemberitaan disimpulkan bahwa menteri ini mempunyai kinerja bagus," ujarnya.

Baca juga: Survei LSI: Kinerja Prabowo Paling Moncer, Agus Gumiwang Paling Rendah

Menurut Hamdi, jika ada kepuasan dari sejumlah responden yang ditarik secara random dari populasi umum, bukan berarti secara objektif bisa ditarik kesimpulan bahwa kinerjanya paling bagus. "Kita harus pisahkan ini. Kalau misalnya dalam pemberitaan ada framing bahwa kementerian ini kinerjanya paling bagus, itu kesimpulan yang bisa menyesatkan," katanya.

"Kita menghargai jika ada masyarakat yang berpendapat seperti itu, secara subjektif dia merasa puas. Orang-orang banyak merasa puas atau di mata dia bagus, padahal responden itu tidak punya pengetahuan yang memadai untuk menilai kinerja, tapi ditanyakan," katanya. Menurut Hamdi, hal itu membuat bias popularitasnya akan sangat kuat.

Guru besar psikologi politik UI ini juga menyarankan untuk yang menyangkut kinerja, seharusnya menggunakan metodologi semacam analisa kebijakan publik (public policy analysis). "Jadi dilihat delivered-nya, outcome dan bagaimana impact-nya, baru kita nilai kinerjanya seperti apa," ujarnya.

Baca juga: Ngomongin Kinerja Menteri 1 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Ekonom: Hanya Beberapa yang Hadir

Yang harus ditanya, menurut Hamdi, adalah orang-orang yang mengerti secara teknis kementerian itu. "Jadi semacam panel ekspert, dari pakar-pakar yang bisa menilai secara objektif. Kumpulkan lah 100, 200, atau 300 pakar, itu akan lebih fair," katanya.

Ke depannya ia berharap lembaga survei tidak lagi hanya menggunakan survei opini publik untuk menilai kinerja kementerian.