Pemecatan Tunjukkan Ketegasan Demokrat, Pengamat: Waspada Intervensi Kekuasaan

JAKARTA - Keputusan Partai Demokrat memecat kader-kader yang berkonspirasi dengan pihak eksternal untuk mengambil alih kepemimpinan partai tidak mengagetkan pengamat dan akademisi. Tetapi mereka mengingatkan bahwa bahaya laten intervensi kekuasaan atas partai-partai politik tetap harus diwaspadai.

Hal ini disampaikan Pengamat Politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun dan, dosen Universitas Negeri Semarang (Unnes), Cahyo Seftyono. Menurut Ubedilah, tindakan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mengungkapkan upaya pengambilalihan kepemimpinan melalui jumpa pers (1/2), teguran Presiden Jokowi pada Kepala KSP Moeldoko (5/2) dan pemecatan atas tujuh kader yang terlibat dalam upaya KLB ilegal (26/2) menunjukkan pola kepemimpinan yang khas. Baca juga: Usai Pemecatan Kader, Tagar #SaveDemokrat Muncul di Jagad Twitter

“AHY terlihat tegas dan terukur dalam mengatasi upaya kudeta atas kepemimpinan partai yang sah. Meski masih muda, AHY tampaknya bukan tipikal pemimpin yang tergesa-gesa, tapi juga bukan tipe yang lambat mengambil keputusan, ia memasuki episode kepemimpinan yang matang,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (27/2/2021).

Sementara, Dosen Ilmu Politik Unnes, Cahyo Seftyono tidak kaget dengan keputusan Partai Demokrat memecat segelintir kadernya ini. “Keputusan ini sangat bisa dipahami. Sudah terlihat sejak mengumumkan upaya pengambilalihan kepemimpinan ini tanggal 1 Februari lalu, AHY sebagai Ketum tidak ragu-ragu mengambil tindakan tegas. Mungkin AHY hanya butuh waktu agar penyelidikan internal bisa tuntas dan para kader yang terbukti bersalah bisa diproses sesuai mekanisme partai,” ujarnya.

Tetapi Ubedilah dan Cahyo secara terpisah menyarankan agar jangan terlalu fokus pada soal pemecatan. “Ini soal internal partai yang biasa, ini juga laboratorium yang sangat berharga bagi AHY dan politisi Demokrat lainya, jalani saja dengan tenang dan matang, apalagi sudah ketemu celahnya,” kata Ubedilah.

“Pada partai-partai lain juga pernah terjadi hal yang sama, baik yang melalui mekanisme partai maupun yang tiba-tiba muncul surat pemecatan, pasti ada dasarnya,” tutur Cahyo.

Mereka mengingatkan bahwa persoalan yang lebih besar adalah bahaya laten intervensi kekuasaan pada kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Apalagi memilih jalan bersama rakyat bukan bersama penguasa. “Oposisi itu penting, bukan hanya agar pemerintah bekerja benar tetapi juga karena tanpa oposisi demokrasi akan melemah,” kata Ubedilah.

“Apalagi Presiden Jokowi pernah bilang jangan meragukan komitmennya pada demokrasi. Nah ini harus dibuktikan salah satunya adalah dengan membiarkan oposisi tumbuh sehat, bebas dari ancaman intervensi, kriminalisasi atau bentuk-bentuk tekanan lainnya,” sambung pengamat politik yang biasa dipanggil kang Ubed ini.

Cahyo Seftyono, yang banyak melakukan penelitian tentang politik lokal mengingatkan bahwa bentuk-bentuk intervensi kekuasaan di pusat akan direplikasi di daerah-daerah. “Dampaknya, demokrasi lokal menjadi sulit berkembang ” kata Cahyo.

“Berbahaya jika masyarakat dibelenggu ketakutan untuk menyampaikan pendapat yang berbeda,” ucap Ubedilah.

Namun di sisi lain, Ubedilah maupun Cahyo mengingatkan agar Partai Demokrat tidak gentar menghadapi berbagai tekanan sebagai partai non pemerintah. “Ini konsekuensi tidak bergabung bersama koalisi pemerintah, tetapi jika Demokrat jeli dan tangguh, tantangan ini bisa menjadi peluang yang luar biasa,” papar Ubedilah Badrun yang juga sebagai Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPELS). Baca juga: Sudah Dipecat, Demokrat Ingatkan Darmizal Cs Tak Lagi Bawa Nama Partai

Cahyo menambahkan, “Demokrat berpengalaman berada dalam pemerintahan selama 10 tahun dan tujuh tahun ini berada di luar pemerintahan. Memang tidak akan mudah, tapi ini bisa menjadi titik balik kebangkitan Demokrat,” pungkasnya.