Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Kegaduhan Medsos Ancam Pancasila, Transformasi Digital Butuh Kemandirian
loading...
Selain menghadirkan sisi positif, maraknya penggunaan media sosial (medsos) di era digital saat ini menimbulkan dampak negatif, salah satunya maraknya hoaks. Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
BANDUNG - Selain menghadirkan sisi positif, maraknya penggunaan media sosial (medsos) di era digital saat ini menimbulkan dampak negatif, salah satunya maraknya hoaks atau kabar bohong yang mengancam Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia.
Bahkan, medsos kini diibaratkan sebagai "keranjang sampah" mengingat banyaknya disinformasi yang dikhawatirkan bakal berdampak luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat.
"Pengguna medsos di Indonesia 196,7 juta orang. Medsos jadi ajang aktivitas sosial, itulah yang menyebabkan muncul kegaduhan-kegaduhan di media sosial. Media sosial jadi sumber disinformasi, fakta-fakta dikesampingkan dan keyakinan didahulukan. Itulah post truth paradocks of democracy," tutur Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)Henry Subiakto dalam Webinar Series yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Sabtu (28/2/2021).
Terlebih, lanjut Henry, medsos kini marak digunakan sebagai jalan masuknya ideologi transnasional dan radikalisme. Kedua ideologi itu akan sangat berbahaya jika bersinergi dengan kekuatan politik praktis.
"Apalagi, sampai saat ini, masih ada pihak-pihak yang ingin mengubah ideologi pancasila. Ini adalah konsekuensi ideologi transnasional," katanya.
Dalam Webinar Series yang mengusung tema Gotong Royong Mengaktualisasikan Pancasila: Pers Sebagai Akselerator Perubahan Melalui Media itu, Henry menegaskan di tengah kondisi tersebut, peran pers sangat dibutuhkan. Menurutnya, pers menjadi benteng untuk mem-filter ideologi transnasional dan proxy asing.
"Di era digital, pers dituntut berperan aktif menjaga nilai kebangsaan dan ruang digital dan tidak membiarkan media sosial menjadi 'keranjang sampah'," ucapnya.
"Jangan biarkan media sosial ini jadi 'keranjang sampah' yang berisi sumpah serapah, fitnah, gibah karena akan merugikan pers sendiri," sambung Henry.
Henry mengaku prihatin dengan masih adanya pers yang mengenyampingkan prinsip norma umum atas nama kebebasan berpendapat, seperti melakukan fitnah tanpa bukti.
"Di sinilah dibutuhkan gotong royong sebagai implementasi Pancasila. Peran pers dibutuhkan untuk membantu membumikan Pancasila. Apalagi, pers kita ini adalah pers Pancasila," katanya.
Bahkan, medsos kini diibaratkan sebagai "keranjang sampah" mengingat banyaknya disinformasi yang dikhawatirkan bakal berdampak luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat.
"Pengguna medsos di Indonesia 196,7 juta orang. Medsos jadi ajang aktivitas sosial, itulah yang menyebabkan muncul kegaduhan-kegaduhan di media sosial. Media sosial jadi sumber disinformasi, fakta-fakta dikesampingkan dan keyakinan didahulukan. Itulah post truth paradocks of democracy," tutur Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)Henry Subiakto dalam Webinar Series yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Sabtu (28/2/2021).
Terlebih, lanjut Henry, medsos kini marak digunakan sebagai jalan masuknya ideologi transnasional dan radikalisme. Kedua ideologi itu akan sangat berbahaya jika bersinergi dengan kekuatan politik praktis.
"Apalagi, sampai saat ini, masih ada pihak-pihak yang ingin mengubah ideologi pancasila. Ini adalah konsekuensi ideologi transnasional," katanya.
Dalam Webinar Series yang mengusung tema Gotong Royong Mengaktualisasikan Pancasila: Pers Sebagai Akselerator Perubahan Melalui Media itu, Henry menegaskan di tengah kondisi tersebut, peran pers sangat dibutuhkan. Menurutnya, pers menjadi benteng untuk mem-filter ideologi transnasional dan proxy asing.
"Di era digital, pers dituntut berperan aktif menjaga nilai kebangsaan dan ruang digital dan tidak membiarkan media sosial menjadi 'keranjang sampah'," ucapnya.
"Jangan biarkan media sosial ini jadi 'keranjang sampah' yang berisi sumpah serapah, fitnah, gibah karena akan merugikan pers sendiri," sambung Henry.
Henry mengaku prihatin dengan masih adanya pers yang mengenyampingkan prinsip norma umum atas nama kebebasan berpendapat, seperti melakukan fitnah tanpa bukti.
"Di sinilah dibutuhkan gotong royong sebagai implementasi Pancasila. Peran pers dibutuhkan untuk membantu membumikan Pancasila. Apalagi, pers kita ini adalah pers Pancasila," katanya.
Explore More