Kegaduhan Medsos Ancam Pancasila, Transformasi Digital Butuh Kemandirian

loading...
Kegaduhan Medsos Ancam Pancasila, Transformasi Digital Butuh Kemandirian
Selain menghadirkan sisi positif, maraknya penggunaan media sosial (medsos) di era digital saat ini menimbulkan dampak negatif, salah satunya maraknya hoaks. Ilustrasi/SINDOnews
BANDUNG - Selain menghadirkan sisi positif, maraknya penggunaan media sosial (medsos) di era digital saat ini menimbulkan dampak negatif, salah satunya maraknya hoaks atau kabar bohong yang mengancam Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia.

Bahkan, medsos kini diibaratkan sebagai "keranjang sampah" mengingat banyaknya disinformasi yang dikhawatirkan bakal berdampak luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat.

"Pengguna medsos di Indonesia 196,7 juta orang. Medsos jadi ajang aktivitas sosial, itulah yang menyebabkan muncul kegaduhan-kegaduhan di media sosial. Media sosial jadi sumber disinformasi, fakta-fakta dikesampingkan dan keyakinan didahulukan. Itulah post truth paradocks of democracy," tutur Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)Henry Subiakto dalam Webinar Series yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Sabtu (28/2/2021).Baca juga: Bisnis Digital dan Aktuaria, Dua Jurusan Baru yang Banyak Diburu

Terlebih, lanjut Henry, medsos kini marak digunakan sebagai jalan masuknya ideologi transnasional dan radikalisme. Kedua ideologi itu akan sangat berbahaya jika bersinergi dengan kekuatan politik praktis.

"Apalagi, sampai saat ini, masih ada pihak-pihak yang ingin mengubah ideologi pancasila. Ini adalah konsekuensi ideologi transnasional," katanya.



Dalam Webinar Series yang mengusung tema Gotong Royong Mengaktualisasikan Pancasila: Pers Sebagai Akselerator Perubahan Melalui Media itu, Henry menegaskan di tengah kondisi tersebut, peran pers sangat dibutuhkan. Menurutnya, pers menjadi benteng untuk mem-filter ideologi transnasional dan proxy asing.

"Di era digital, pers dituntut berperan aktif menjaga nilai kebangsaan dan ruang digital dan tidak membiarkan media sosial menjadi 'keranjang sampah'," ucapnya.

"Jangan biarkan media sosial ini jadi 'keranjang sampah' yang berisi sumpah serapah, fitnah, gibah karena akan merugikan pers sendiri," sambung Henry.Baca juga: Kemandirian Digital Harus Didukung Regulasi yang Memadai

Henry mengaku prihatin dengan masih adanya pers yang mengenyampingkan prinsip norma umum atas nama kebebasan berpendapat, seperti melakukan fitnah tanpa bukti.

"Di sinilah dibutuhkan gotong royong sebagai implementasi Pancasila. Peran pers dibutuhkan untuk membantu membumikan Pancasila. Apalagi, pers kita ini adalah pers Pancasila," katanya.



Senada dengan Henry, Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Karjono berharap pers berperan aktif dalam membumikan Pancasila melalui prinsip-prinsip gotong royong sesuai falsafah Pancasila.

Menurut dia, peran pers untuk membumikan Pancasila sangat penting di era digital saat ini. Terlebih, selama 20 tahun terakhir ini, berbagai benteng pertahanan Pancasila mengalami kevakuman.

"Tap MPR Nomor 2 Tahun 1978 tentang P4 sudah dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku, Kemudian lembaga yang menangani Pancasila, yakni BP7 sudah dibubarkan, dan Undang-Undang Sisdiknas pun sudah tidak lagi memasukan Pancasila sebagai pelajaran wajib dalam kurikulum, sehingga sudah 20 tahun kita ini ada dalam kevakuman," paparnya.
halaman ke-1
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top