170 Kepala Daerah Dilantik, Politikus PKS: Hati-hati terhadap Pencari Rente

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menaruh perhatian besar terhadap para kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 yang dilantik hari ini.

Menurut Mardani, kepala daerah merupakan anak kandung reformasi. "Hari ini, akan ada 170 pemimpin daerah yang dilantik. Jangan sia-siakan kepercayaan masyarakat, setidaknya ada beberapa pesan yang perlu diresapi bersama," kata Mardani dalam lini masa akun Twitternya, @mardanialisera, Jumat (26/2/2021).

Mardani berharap para kepala daerah menjunjung integritas dan etika, taati ketentuan hukum yang membatasi kekuasaan menjadi pedoman pemda dalam menciptakan produk kebijakan demi kebaikan seluruh masyarakat.

"Masyarakat ingin perbaikan-perbaikan positif dapat segera diwujudkan, bukan keriuhan yang tak perlu," papar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Mardani mengingatkan, sudah seharusnya pejabat negara selalu menjadi teladan yang baik, yakni menjaga ucapan serta perbuatannya dalam ruang publik agar tercipta suasana yang damai, sejuk dan menentramkan masyarakat, bukan sebaliknya.

"Bergeraklah secara mawas dan selalu pegang teguh transparansi. Jauhi perilaku KKN karena jelas berdampak buruk bagi pembangunan daerah. Hati-hati terhadap para pencari rente (keuntungan-red) di tubuh pemerintahan dan bahkan lingkaran terdekat karena kerap menjadi celah terjadinya korupsi," tuturnya.

Mardani juga berharap momentum 100 hari pertama juga harus dimaksimalkan. Tekan "pedal gas" untuk melaksanakan visi-misi dan tunjukkan perubahan di 100 hari pertama kerja.

Menurut dia, hal penting untuk memunculkan optimisme masyarakat akan terpilihnya sosok pemimpin baru. "Lahirkan model pelayanan publik yang modern melalui sistem layanan dan aparatur yang berorientasi melayani. Covid-19 mestinya dapat dijadikan momentum negara hadir dan melayani. Berikan masyarakat solusi taktis terhadap banyak soal," harapnya.

Mardani menambahkan, mengutip hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia lalu, tingkat kepercayaan gubernur sedikit lebih tinggi dibanding presiden, juga terhadap wali kota. Gubernur (sangat percaya 14%, cukup percaya 77%), wali kota (sangat percaya 14%, cukup percaya 76%).

"Temuan ini bisa jd momentum untuk makin dekat ke masyarakat karena terbukti mendapat sentimen positif yang lebih besar. Sekaligus tantangan untuk menunjukkan kinerja ‘konkret’ karena masyarakat akan mengevaluasi secara lebih dekat bagaimana kemampuan yang bersangkutan. Selamat bekerja!" katanya.