Peran Ulama Dinilai Penting untuk Tangkal Radikalisme

JAKARTA - Terorisme selain sebagai aksi kekerasan , harus juga dipahami bahwa hal tersebut juga dapat mempengaruhi siapa pun untuk melakukan tindakan kekerasan.

Upaya untuk mendeteksi rencana aksi hingga paham dan gerakan yang dapat menginfiltrasi di masyarakat juga harus dilakukan. diperlukan deteksi dini terhadap radikalisme dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Sekjen MUI) Amirsyah Tambunan mengungkapkan pentingnya peran ulama. Pertama, peran ulama dalam kehidupan beragama. Kedua, peran ulama untuk melindungi umat dari paham-paham tersebut.

”Ulama harus bisa mengajak umat agar senantiasa menjadikan Islam sebagai agama untuk mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam dan bukannya mengedepankan kekerasan,” tutur Amirsyah di Jakarta, Rabu 27 Januari 2021 dalam keterangan pers yang diterima SINDOnews.

Amirsyah juga menyebut ulama juga harus mengerti tentang pentingnya himayatul ummah dalam berbangsa dan bernegara. Menurut dia ketika ada suatu masalah pada bangsa ini, umat juga harus menjaga negara (himayatuddaulah).

Ulama dikatakannya harus memberikan contoh kepada umat agar tidak sampai terpengaruh oleh paham ekstremisme kekerasan. ”Ulama sebagai negarawan harus berdiri kokoh membela negara dengan istikamah tanpa mempolitisi agama. Jadikan agama sebagai landasan dalam membangun politik adiluhung, sehingga mewujudkan negara yang aman dan damai jauh dari kekerasan,” tutur Amirsyah.

Dia juga menyampaikan sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap orang untuk memeluk agama masing-masing. Sehingga menurutnya, ulama sudah seharusnya bersinegri dengan umara.

Dia juga menilai Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstrimisme berbasis kekerasan (RAN-PE) juga untuk kemaslahatan umat dan masyarakat pada umumnya.

”Karena negara harus melindungi dan menjaga agama dan setiap pemeluknya. Dalam beragama, para umat beragama harus juga mampu menjaga negara. Jadi agama harus menjadi landasan etika dalam berbangsa dan bernegara agar tidak terjadi radikalisme sekuler,” ucap Dosen Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu.

Dia menyebut ada tanggung jawab atau masuliyah, baik dari umat beragama maupun aparat negara dan dalam menjalankan tanggung jawab tersebut harus dilakukan secara bersamaan. ”Sehingga nantinya para ulama mampu memberikan nasihat kepada kepala negara dan aparat negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan-perundang undangan,” kata mantan Wakil Sekjen Bidang Pendidikan dan Kaderisasi MUI ini.