Antisipasi Bencana Banjir Disarankan Perlu Peningkatan Tata Kelola Air

Kamis, 28 Januari 2021 - 12:02 WIB
loading...
Antisipasi Bencana Banjir Disarankan Perlu Peningkatan Tata Kelola Air
Dirjen PPKL Kementerian LHK, MR Karliansyah mengatakan, dari 51% total tutupan hutan di DAS Barito, seluas 46% berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Foto/Istimewa
A A A
JAKARTA - Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), MR Karliansyah mengatakan dari 51% total tutupan hutan di DAS Barito, seluas 46% berada di Provinsi Kalimantan Tengah dan hanya 5% yang berada di DAS Barito wilayah Kalimantan Selatan.

(Baca juga: Kapal KSOP Hantar 7 Ton Logistik untuk Korban Banjir di Halmahera Utara)

Perubahan areal berhutan di DAS Barito wilayah Kalsel terluas menjadi pertanian lahan kering campur, semak belukar rawa dan semak belukar. Perubahan areal berhutan menjadi pertambangan dan perkebunan juga telah terjadi sejak tahun 1990an baik untuk perkebunan sawit maupun karet.

(Baca juga: Banjir Mengintai, Pemprov DKI Kebut Proyek Kolam Olakan)

Paparan Dirjen Karliansyah tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi langkah tindak lanjut ke depan dalam penanganan musibah banjir dan upaya pemulihan lingkungan di Kalimantan Selatan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Rapat yang dipimpin Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Alue Dohong, Selasa (26/1/2021) itu, juga dihadiri Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

(Baca juga: Bener Meriah Dihantam Puting Beliung dan Banjir, Sejumlah Bangunan Rusak)

"Tata kelola air perlu ditingkatkan, khususnya pengelolaan dan pengawasan air limpasan yang terjadi di daerah hulu melalui pembangunan prasarana penampungan dan pengaliran air, karena rekayasa vegetasi saja dinilai tidak cukup," kata Karliansyah, Kamis (28/1/2021).

Karliansyah menjelaskan, tata kelola air tersebut dengan 4 pendekatan. Pertama pendekatan vegetatif, pendekatan sipil teknis, pendekatan sosial dan terakhir pendekatan hukum.

Sementara itu dalam sambutan pembukaan, Wakil Menteri LHK, Aloe Dohong mengungkapkan, data BNPB menyatakan, antara tanggal 1 sampai 18 Januari 2021 tercatat terjadi 121 bencana banjir dan 23 kejadian longsor di 21 Provinsi dan 91 Kabupaten/Kota.

"Salah satu di antaranya adalah bencana banjir di Kalimantan Selatan. Banjir yang dipacu oleh curah hujan yang sangat ekstrem (300 mm dalam dua hari) menimpa 11 dari 13 Kabupaten/Kota se Kalsel. Ribuan rumah terendam dalam beberapa hari, jalur transportasi darat antar kota sempat terputus dan ratusan ribu masyarakat harus diungsikan," ucap Aloe Dohong.

Menurutnya, dara dan fakta lapangan atas berbagai bencana banjir dan longsor di berbagai tempat tersebut dari tahun ke tahun, terutama tahun 2020 dan awal 2021, sangat jelas menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab utama bencana alam tersebut.

"Kerusakan lingkungan merupakan masalah kronis dan akumulatif dari banyak persoalan dalam kurun waktu yang sangat panjang (ukuran puluhan tahun) dan dari akumulasi banyak aktivitas manusia yang kurang bersahabat dan ramah terhadap keberlanjutan nilai dan fungsi lingkungan hidup," tutupnya.
(maf)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.6136 seconds (0.1#10.140)