Politikus PDIP Ungkap Permasalahan Intoleransi

JAKARTA - Politikus PDIP sekaligus Direktur Institut Sarinah (InSari) Eva Kusuma Sundari mengungkapkan keprihatinannya mengenai intoleransi yang terjadi di sekolah. Hal ini diungkapkannya lewat cuitannya pada Senin (25/1) kemarin dengan menyandingkan 2 foto.

(Baca juga: Kasus Intoleransi di Dunia Pendidikan, Pengamat: Komunikasi Mendikbud Buruk)

Foto pertama menggambarkan anak-anak berseragam Merah-Putih lengkap dengan jilbab dan cadar bertuliskan anak sekolah di Indonesia.

(Baca juga: Cegah Intoleransi, Perhimpunan Guru Minta Pemerintah Cek Perda dan Sekolah)

Foto kedua menggambarkan anak-anak menegnakan kaos lengan pendek dan celana jeans panjang bertuliskan anak sekolah di Arab Saudi.

(Baca juga: Cegah Praktik Intoleransi di Sekolah, Kemendikbud Ambil Tindakan Tegas)

Eva pun membenarkan bahwa cuitannya itu dipicu oleh insiden pemaksaan hijab bagi siswi nonmuslim di sekolah negeri di Padang, Sumatera Barat. Menurutnya, intoleransi di sekolah ini merupakan isu laten yang sudah ada sejak lama dan muncul kembali ke publik.

"Memang (cuitannya) dipicu soal isu seragam di Padang, yang isu laten sejak lama saat ini muncul kembali dan kemudian seperti problem di bawah karpet," kata Eva saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Rabu (27/1/2021).

Eks politikus Senayan ini pun mengungkap, bahwa insiden intoleransi di sekolah ini beberapa kali terjadi. Dan apa yang terjafi di Padang terjadi juga di Bali. Kasus di Bali, korbannya adalah siswi muslim.

"(Masalah di bawah karpet) Karena menyusul sekolah-sekolah lain yang korbannya nonmuslim, nah yang Bali korbannya justru muslim," bebernya.

Karena itu, Eva mengajak semua pihak untuk sadar hukum, terutama di sekolah-sekolah umum negeri. Semua harus mengikuti aturan yang ada, jangan ada intoleransi yang terjadi di sekolah.

"Karakter building macam apa kalau justru sekolah yang praktek intoleran?," cetus Eva.

Lebih dari itu, Eva pun mengingatkan soal adanya Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Menteri (Permen) soal pendidikan karkater berbasis Pancasila.

Dia mengakui bahwa otonomi daerah (otda) yang diberikan ke masing-masing pemerintah daerah (pemda) perihal pendidikan ini hanya soal administrasi dan pengurusan ASN dan SDM nya, soal konten pendidikannya tentu harus mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat.

"Bukan lalu content tidak mengikuti pusat. Demikian juga zaman menteri Nadiem, yang pendidikan merdeka, karakternya ya inklusif, Pancasila," tegas Eva.