Erick Thohir Wanti-wanti Kebijakan Proteksi Negara Lain, Kenapa?

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, kebijakan luar negeri tetap bersifat proteksi terhadap produk-produk atau kepentingan perusahaan di negara setempat. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap perusahaan negara pun harus menjadi prioritas pemerintah.

"Manajemen risiko, tidak kalah penting karena kalau kita lihat kebijakan dari masing-masing negara agak proteksi dan mengakibatkan ketika terjadi kebijakan di negara tersebut, bisa berdampak pada bisnis di kita (BUMN) ," ujar Erick dikutip Jumat (22/1/2021).



Dia mencontohkan, upaya produksi paracetamol dari kerja sama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Meski Subholding Refinery and Petrochemical dari PT Pertamina (Persero) dan Kimia Farma akan memulai memproduksi obat analgesik dan antipiretik itu, penyediaan bahan baku akan masih diimpor pemerintah.

Karenanya, metodologi untuk mengantisipasi dampak buruk akan dirumuskan secara komprehensif oleh Kementerian BUMN. "Kita misalnya sudah bisa mulai produksi paracetamol, tetapi bahan bakunya masih impor, nah ini kebijakan dari negara lain ini yang mungkin juga manajemen risiko harus lihat secara detail, ada hal-hal yang perlu kita antisipasi ke depan," kata dia.

Di sisi lain, Mantan Bos Inter Milan itu tetap memaksimalkan kontribusi BUMN untuk pertumbuhan perekonomian nasional. Skema itu bisa berupa dukungan kepada keuangan negara dalam bentuk dividen atau pun dukungan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).



Khusus untuk dividen, dia optimis jika kontribusinya pada 2021 akan sesuai target Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Target itu seiring langkah transformasi dan restrukturisasi kinerja perseroan. Meski 90% BUMN terdampak pandemi Covid-19, namun target kontribusi dividen perusahaan negara sebesar 50% pada tahun ini bisa direalisasikan.

Sementara itu, pendiri Mahaka Group berkeinginan besar agar BUMN tetap menjajakan kemitraan dengan UMKM untuk melindungi para pengusaha lokal tersebut. Kemitraan itu dimaksimalkan dengan menggenjot pinjaman atau kredit dari sejumlah BUMN sektor keuangan.

"Alhamdulillah mestinya kita tahun ini bisa Capex kurang lebih Rp1 triliun untuk UMKM, karena ini menjadi tekanan kepada kami. Kami BUMN harus bisa membentuk pengusaha-pengusaha yang ada di daerah dan tentunya menjaga UMKM tersebut," kata dia.