Penolakan Muhammadiyah Isi Wamendikbud Dilatari Perbedaan Pandangan dengan Mas Menteri

JAKARTA - Penolakan Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti sebagai Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Wamendikbud ) menjelang pelantikan Kabinet Indonesia Maju hasil reshuffle, Rabu (23/12/2020), menimbulkan banyak respons dari berbagai kalangan.

Muncul juga spekulasi bahwa penolakan itu lantaran Muhammadiyah merasa posisi yang tepat bagi mereka adalah Mendikbud, bukan Wamen.

Terkait hal itu, pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio melihat bahwa Muhammadiyah bukan organisasi yang ambisius akan jabatan tertentu seperti yang dispekulasikan. ( )

"Harus dihargai sikap Pak Mu'ti itu, tapi kalau dikait-kaitkan seharusnya posisi apa, saya rasa Muhammadiyah tidak seperti itu," kata pria yang akrab disapa Hensat kepada SINDOnews, Jumat (25/12/2020).

Menurut Doktor Research in Management ini, penolakan posisi Wamendikbud ini lebih karena sikap Muhammadiyah yang selama ini menunjukkan ketidaksinkronan dengan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Jadi, penolakan itu tidak berkaitan dengan posisi tertentu yang diinginkan.

"Jadi ini lebih ke sikap ya, kan sebelumnya juga ada ketidaksinkronan pandangan dalam pendidikan antara Muhammadiyah dengan Menteri Pendidikan. Jadi saya sih menilai tidak ada kaitan pada posisi yang ditawarkan, tapi lebih ke bagaimana sikap Muhammadiyah terhadap sang menteri," kata Hensat.( )

Namun demikian, Direktur Eksekutif KedaiKOPI ini memprediksi, akan lain ceritanya jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet terhadap 'Mas Menteri', ada kemungkinan Muhammadiyah akan menerima posisi Wamendikbud itu.

"Mungkin kalau menterinya di-reshuffle ceritanya beda dong, bisa saja Muhammadiyah menerima posisi Wamendikbud itu," ujarnya.