KAMI Sampaikan Pernyataan Keprihatinan atas Kondisi Bangsa, Begini Isinya

loading...
KAMI Sampaikan Pernyataan Keprihatinan atas Kondisi Bangsa, Begini Isinya
Presidium KAMI Prof Rochmat Wahab, Gatot Nurmantyo, dan Prof Din Syamsuddin. Foto/Istimewa
JAKARTA - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) memberikan pernyataan keprihatinan atas kondisi bangsa saat ini. Pernyataan sikap tersebut dibacakan Presidium KAMI Rochmat Wahab .

"Mencermati secara seksama perkembangan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa terakhir ini, terutama cara dan pendekatan Pemerintah mengatasi permasalahan bangsa dan menghadapi aksi protes rakyat, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) , sebagai gerakan moral untuk perbaikan, menyatakan sikap dan pandangan," katanya saat menyampaikan pernyataan sikap yang digelar secara virtual, Kamis (26/11/2020).

Berikut pernyataan dan pandangan KAMI tersebut:

1. Memprihatinkan bahwa Pemerintah tidak mampu mengatasi permasalahan yang ada, khususnya Pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi.



a. Pandemi Covid-19 hingga Bulan November di Indonesia belum mereda bahkan belum ada tanda akan berakhir. Pemerintah tidak melaksanakan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan secara konsekuen. Terutama tidak segera dibuatnya Peraturan Pemerintah tentang UU tersebut. Dalam penanggulangan pandemi covid-19 terkesan tidak adanya Rencana Aksi yang jelas dan sistematis dan Pemerintah tidak menggerakkan roda birokrasi secara sistemik dan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Penunjukan beberapa menteri sebagai penanggung jawab/koordinator penanggulangan covid-19 menunjukkan tata kerja yang tumpang tindih dan lemahnya manajemen penanggulangan krisis. Selain daripada itu, Pemerintah tidak bersungguh-sungguh mengedepankan penanggulangan masalah kesehatan karena mementingkan stimulus ekonomi.

(Baca juga: Soroti Kasus Djoko Tjandra dan Edhy Prabowo, Din Syamsuddin: Korupsi Merajalela ).

b. Resesi ekonomi tidak diantisipasi oleh pemerintah dengan baik. Pemerintah tidak menggerakkan potensi ekonomi nasional berbasis kemandirian, tidak melakukan efisiensi dan penjadwalan ulang atau pembatalan program-program pembangunan infrastruktur. Sementara itu, pemerintah cenderung untuk membengkakkan hutang luar negeri yang hanya akan membebani rakyat pada masa mendatang.



2. Memprihatinkan cara, pendekatan, dan sikap pemerintah yang terkesan tidak memiliki perasaan adanya krisis (sense of crisis) dengan memaksakan kehendak membentuk Undang-Undang yang tidak mendesak dan tidak sejalan dengan aspirasi rakyat, serta dinilai bertentangan dengan Konstitusi. Seperti UU tentang Minerba, UU No. 2 Tahun 2020 (eks Perppu No. 1 Tahun 2020, UU tentang Cipta Kerja, atau RUU tentang Haluan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dapat ditengarai bahwa pemerintah seolah-olah ingin memanfaatkan keadaan darurat dengan meloloskan produk hukum dan perundangan tersebut.
halaman ke-1
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top