Jelang Pilkada, Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Disdukcapil Jangan Persulit Penerbitan E-KTP

loading...
Jelang Pilkada, Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Disdukcapil Jangan Persulit Penerbitan E-KTP
Mendagri Tito Karnavian. Foto/Dok SINDO
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan Dinas Dukcapil ( Disdukcapil ) untuk menggenjot perekaman e-KTP di wilayahnya masing-masing. Hal ini mengingat e-KTP atau surat keterangan (sekut) telah melakukan perekaman adalah prasyarat menggunakan hak pilih.

Dia pun secara khusus meminta dalam waktu dua minggu jelang pilkada, pelayanan Disdukcapil dimaksimalkan. Dia juga menekankan agar mempermudah pelayanan. "Kalau peralatannya ada, segera diterbitkan. Jangan ada pungli. Jangan dipersulit. Yang bisa mudah jangan dipersulit karena ini menyangkut masalah bangsa dan negara," kata Tito Karnavian dikutip dari rilis Puspen Kemendagri, Rabu (25/11/2020).

Tito mengingatkan bahwa jika tidak ditangani dengan baik berpotensi menimbulkan konflik pilkada. "Kita tahu ada beberapa daerah dulu dengan pemilu sebelumnya, itu margin kemenangannya kadang-kadang hanya satu digit. Artinya kurang dari 10 suara saja bisa menimbulkan potensi konflik. Ini kalau yang memiliki hak pilih tidak memilih karena tidak ada identitas," ujarnya.

Seperti diketahui, data terakhir menyebutkan bahwa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang belum merekam sebanyak 1 juta dari 100,3 juta pemilih. Dia ingin agar jumlah ini bisa terus berkurang maka perekaman harus digenjot.



(Baca juga: Genjot Perekaman E-KTP, Mendagri Terjunkan Tim Kecil ke Daerah Pilkada ).

"Kegiatan ini harus kita laksanakan secara intens dalam kurun waktu 12 hari. Dan yang kita harapkan selama lebih kurang 13 atau 14 hari ini kita bisa maksimal mengurangi masyarakat yang belum memiliki identitas yang kurang 1%. Kalau bisa nol koma nol sekian persen, nol sekian persen."

Dia pun mengaku telah meminta kepada Dirjen Dukcapil melakukan pengadaan printer pencetakan e-KTP jika itu yang menjadi kendala. Dia juga menyarankan agar memobilisasi printer dari daerah-daerah yang tidak ada pilkada. "Mungkin peralatannya bisa dipinjamkan selama lebih kurang 2 minggu ini kepada daerah atau dinas Dukcapil yang sedang menggelar pilkada," ujarnya.



(Baca juga: DPR Minta Polisi Tindak Tegas Pelanggar Protokol Covid-19 di Pilkada ).

Namun Tito memperingatkan jangan sampai pelayanan saat perekaman e-KTP berbuah kerumunan sebagaimana yang terjadi di Mojokerto beberapa waktu lalu. Menurutnya, hal ini harus jadi pelajaran berharga.

"Ini saya minta diwaspadai. Perlu diatur, ini memerlukan keterlibatan teman-teman Satpol PP. Saya juga nanti minta monitoring harian selama lebih kurang 13 atau 14 hari monitoring harian daerah-daerah ini agar Satpol PP dilibatkan untuk mengatur agar tidak terjadi kerumunan yang tak bisa tertib, atur jaga jarak dan mereka pakai masker dan lain-lain. Sehingga proses perekaman dapat berlangsung dengan mengindahkan protokol Covid-19," pungkasnya.

( Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024 ).
(zik)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top