Pangdam Jaya Panen Dukungan, Ketua Pemuda Muhammadiyah Anggap Bentuk Penghormatan
loading...
Karangan bunga menghiasi sekitar Kodam Jaya di kawasan Cililitan, Jakarta Timur, Senin (23/11/202). Foto/SINDOphoto/Eko Purwanto
A
A
A
JAKARTA - Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Pemuda Muhammadiyah Razikin menilai, dukungan kelompok masyarakat atas ketegasan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman dan jajaran Polri mencopot baliho Habib Rizieq Shihab (HRS) merupakan fenomena yang tidak lahir begitu saja.
"Dukungan itu memiliki keterhubungan dari rangkaian peristiwa yang melibatkan Muhammad Rizieq Shihab. Sebagian masyarakat merasa dirugikan dengan berbagai ucapan, tingkah laku HRS dan kelompoknya," ujar Razikin saat dihubungi SINDOnews, Rabu (25/11/2020).
Menurut Razikin, fenomena dukungan terhadap Pangdam Jaya itu menggambarkan masyarakat kita sebagai 'pretorian society' yaitu masyarakat selalu memberi kesempatan kepada militer untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, meskipun setelah Dwi Fungsi ABRI, militer sukses menjalankan reformasi internal dan tidak lagi terlibat dalam urusan sipil. "Namun masyarakat tetap merindukan hadir dan keterlibatan militer dalam sebagian urusan mereka," tutur Razikin.
( ).
Razikin menganggap, tentu keterlibatan militer dalam urusan sipil sudah sangat tegas dilarang. Namun, militer sebagai institusi komando sangat dibutuhkan dan selalu dilibatkan untuk membantu masyarakat yang terkena bencana alam, menghadapi terorisme, dan lain-lain itu disebut dengan operasi militer selain perang. "Jadi soal dukungan masyarakat kepada Pangdam saya lihat sebagai bentuk penghormatan dan penjagaan mereka pada institusi TNI kita," ujarnya.
( ).
Untuk itu, Razikin berharap HRS dapat melebarkan jiwa dan pikirannya untuk menerima perbedaan dan kemajemukan kita, tampil sebagai ulama yang menyejukkan kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Dukungan itu memiliki keterhubungan dari rangkaian peristiwa yang melibatkan Muhammad Rizieq Shihab. Sebagian masyarakat merasa dirugikan dengan berbagai ucapan, tingkah laku HRS dan kelompoknya," ujar Razikin saat dihubungi SINDOnews, Rabu (25/11/2020).
Menurut Razikin, fenomena dukungan terhadap Pangdam Jaya itu menggambarkan masyarakat kita sebagai 'pretorian society' yaitu masyarakat selalu memberi kesempatan kepada militer untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, meskipun setelah Dwi Fungsi ABRI, militer sukses menjalankan reformasi internal dan tidak lagi terlibat dalam urusan sipil. "Namun masyarakat tetap merindukan hadir dan keterlibatan militer dalam sebagian urusan mereka," tutur Razikin.
( ).
Razikin menganggap, tentu keterlibatan militer dalam urusan sipil sudah sangat tegas dilarang. Namun, militer sebagai institusi komando sangat dibutuhkan dan selalu dilibatkan untuk membantu masyarakat yang terkena bencana alam, menghadapi terorisme, dan lain-lain itu disebut dengan operasi militer selain perang. "Jadi soal dukungan masyarakat kepada Pangdam saya lihat sebagai bentuk penghormatan dan penjagaan mereka pada institusi TNI kita," ujarnya.
( ).
Untuk itu, Razikin berharap HRS dapat melebarkan jiwa dan pikirannya untuk menerima perbedaan dan kemajemukan kita, tampil sebagai ulama yang menyejukkan kehidupan berbangsa dan bernegara.
(zik)
Explore More