Kuasa Hukum Abdul Halim Sebut Kliennya Tak Menyebutkan Terlapor

JAKARTA - Sengketa tanah seluas 7.7 Ha milik Abdul Halim, warga Kampung Baru Rt 009/Rw 08 Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, yang sempat diklaim orang lain, terus bergulir.

(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)

Saat ini, Abdul Halim dibuat pusing laporan sebuah media. Pasalnya, laporan yang dibuat ada kesimpangsiuran yang menyatakan, Abdul Halim melaporkan tiga orang dalam kasus pemalsuan pemalsuan Akta Autentik yakni Benny Simon Tabalujan, Achmad Djufri serta juru ukur BPN Paryoto ke Polda Metro Jaya.

Seperti diberitakan sebelumnya, laporan atas adanya dugaan tindak pidana pemalsuan atas sertifikat tersebut dengan Nomor LP/5471/X/20/PMJ.DitReskrimum tanggal 10 Oktober 2018.

Dalam laporan tersebut Abdul Halim belum mengetahui siapa pelaku terlapor dari dugaan tindak pidana pemalsuan (tertulis dalam tanda bukti lapor terlapor adalah dalam lidik). Yang diketuai hanya PT Salve Veritate, setelah berjalannya proses lidik baru ditemui dan diketahui bahwa pelaku atas dugaan tindak pidana pemalsuan Paryoto , Ahmad Djufri dan Benny Simon Tabalujan

Menanggapi pemberitaan tersebut, Hendra kuasa hukum Abdul Halim menyatakan kliennya tidak pernah menyebutkan siapa terlapor. (Baca juga: Menag Minta Akademisi dan Kampus Jadi Garda Terdepan Dukung Wakaf Nasional)

"Nah itu salah, awal buka LP, Abdul Halim tidak menyebutkan siapa terlapornya karena Terlapor Dalam Lidik, dan laporan dibuat bukan karena adanya putusan kasasi," jelasnya kepada wartawan melalui keterangan tertulis, Selasa (24/11/2020).

Menurutnya, muncul tiga nama tersangka adalah hasil dari penyidikan penyidik. “Jadi ya didapat oleh penyidik bahwa tindak pidana dilakukan oleh ke tiga tersangka tersebut,” terangnya.

Selain itu, kata Hendra dalam pemberitaan media ternama dari kementrian maupun Benny tidak menyebutkan perkara 59/G/2020/PTUN.DKI mengenai bahwa PT Salve menggugat kanwil BPN DKI mengenai SK Kanwil.

Dalam hal tersebut ,diinformasikan pembatalan tersebut, PT Salve Veretate mengadakan perlawanan dengan cara mengugat pembatalan SK Kanwil yang memutuskan pembatalan sertifikat-sertifikat mereka di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai tergugat di bawah No.59/G/2020/PTUN.JKT yang telah diputus pada tanggal 3 September 2020 yang isinya adalah menolak gugatan dari PT. Salve Veritate dan dengan tegas menjelaskan bahwa SK Kanwil tersebut telah tetap dan benar serta telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Namun gugatan di tolak karena menurut majelis hakim SK Kanwil telah benar dan tetap serta sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku," ungkap Hendra.

"Kenapa tidak menyebutkan bahwa SK Kanwil sudah diuji di pengadilan? Ada apa? Kalau kementerian tidak tahu ya bohong. Kalau Haris Azhar tidak tahu ya suruh belajar dulu lah jangan text book brief biar gak asbun," pungkas Hendra.