Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Mantan Ketua MK: TNI Urusi Habib Rizieq, Hukum Sipil Seperti Tak Jalan
loading...
Anggota TNI menurunkan baliho Habib Rizieq Shihab di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020). Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman memerintahkan pencopotan spanduk dan baliho pemimpin FPI tersebut. Foto/SINDOnews/Eko Purwanto
A
A
A
JAKARTA - Polemik tentang aksi personel TNI yang menurunkan baliho bergambar pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab terus bergulir.
Pelibatan TNI dalam mengurusi baliho Habib Rizieq yang bertebaran di berbagai lokasi menuai polemik. Ada yang pro, adapula kontra.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Habib Rizieq Shihab (HRS) juga menyoroti pelibatan TNI dalam persoalan terkait Habib Rizieq.
Bahkan Hamdan menyebut kondisi tersebut mengkhawatirkan dan menakutkan. Seolah-olah hukum sipil sudah tidak berjalan.
"TNI yang langsung turun mengurus HRS telah sangat mengkhawatirkan dan menakutkan, keadaan negara seperti sdh sangat genting berada dalam keadaan darurat. Hukum sipil seperti sudah tidak berjalan," kata Hamdan melalui akun Twitternya, @hamdanzoelva, Sabtu 21 November 2020.( )
Dalam cuitan sebelumnya, Handan mengingatkan tantangan ekonomi yang luar biasa dihadapi Indonesia.
"Jangan sampai urusan ekonomi terbengkalai karena urusan politik yang seharusnya dapat diselesaikan secara lebih sederhana," kata Hamdan. ( )
Pelibatan TNI dalam mengurusi baliho Habib Rizieq yang bertebaran di berbagai lokasi menuai polemik. Ada yang pro, adapula kontra.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Habib Rizieq Shihab (HRS) juga menyoroti pelibatan TNI dalam persoalan terkait Habib Rizieq.
Bahkan Hamdan menyebut kondisi tersebut mengkhawatirkan dan menakutkan. Seolah-olah hukum sipil sudah tidak berjalan.
"TNI yang langsung turun mengurus HRS telah sangat mengkhawatirkan dan menakutkan, keadaan negara seperti sdh sangat genting berada dalam keadaan darurat. Hukum sipil seperti sudah tidak berjalan," kata Hamdan melalui akun Twitternya, @hamdanzoelva, Sabtu 21 November 2020.( )
Dalam cuitan sebelumnya, Handan mengingatkan tantangan ekonomi yang luar biasa dihadapi Indonesia.
"Jangan sampai urusan ekonomi terbengkalai karena urusan politik yang seharusnya dapat diselesaikan secara lebih sederhana," kata Hamdan. ( )
(dam)
Explore More