Antisipasi Krisis Pangan, Ini Imbauan PDIP untuk Kepala Daerah

Sabtu, 31 Oktober 2020 - 16:35 WIB
loading...
Antisipasi Krisis Pangan, Ini Imbauan PDIP untuk Kepala Daerah
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti potensi bencana alam, seperti banjir, tanah longsor dan krisis pangan yang mengancam masyarakat Indonesia. Salah satunya dilakukan PDIP melalui melalui gerakan menanam pohon.

Gerakan tersebut dikatakan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto merujuk kepada pandangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang menegaskan pangan menyangkut hidup matinya sebuah negeri.

Oleh karena itu, Hasto meminta kepala daerah dari PDIP untuk fokus terhadap masalah ini. "Kita membahas hal yang tampaknya sederhana. Kita membahas tentang bagaimana menanam, bagaimana menyediakan apotek hidup, bagaimana menggunakan setiap jengkal lahan tanah, tanaman yang produktif, bagaimana kita menggunakan teknologi dan ilmu terapan untuk meningkatkan produksi pangan," kata Hasto dalam workshop virtual dengan tema Gerakan Menanam dan Politik Anggaran: Kebijakan Terobosan Investasi, Sabtu (31/10/2020).

Dia menuturkan, banyak pihak yang di dunia, akibat pandemi Covid-19 ini akan menghadapi krisis pangan.

"Kader-kader PDI Perjuangan untuk hari ini kepala daerah, wakil kepala daerah, kader-kader partai, wakil ketua bidang kebudayaan untuk semua memberikan waktu terbaiknya membahas hal yang sangat fundamental bagi keselamatan bangsa dan negara terkait dengan kecukupan pangan. Jangan abaikan persoalan lingkungan hidup," tutur Hasto.( )

Dia menuturkan, ini menunjukkan wajah partai yang membumi di masyarakat. "Politik bukan sekadar berbicara kekuasaan, tetapi bagaimana praktik-praktik kehidupan politik," tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Kebudayaan, Tri Rismaharini atau biasa disapa Risma membenarkan, dengan adanya pandemi Covid-19, banyak negara yang menahan ekspor hasil makanannya, termasuk ke Indonesia. Karena itu, menurut dia, berdikari dalam urusan pangan sudah harus menjadi pilihan.

Risma menjelaskan, selama menjadi Wali Kota Surabaya, sudah menerapkan apa yang disebutnya urban farming, yakni mengajarkan masyarakat membuat kelompok tani dan mengembangkan pertanian karena lahan di kota tersebut tak banyak.

Karena itu, pihaknya mencoba untuk mengolah tanah dan pemilihan benih, lakukan pendampingan. Menurut dia, sudah ada sembilan kampung yang bergerak dan memperoleh hasil.

"Kita enggak pernah bayangkan mereka menanam padi dengan cara hidroponik. Dan ini seluruh lahan di Surabaya kita tanami," ujar Risma.( )

Dia mengungkapkan, sudah banyak tanaman yang ditanam dan sudah membuat olahan makanannya. Hal ini bisa dilakukan dengan kunci kita peduli akan kebutuhan masyarakat.

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Arsan Latif yang juga hadir sebagai pemateri dalam workshop tersebut menuturkan,pemimpin daerah harus bisa melihat apa kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Karena itu, kadang harus berimprovisasi terhadap kebijakan pusat yang kadang tak selaras.

Dengan demikian, sambung Arsan, APBD harus diarahkan untuk masyarakat, karenanya daerah harus banyak program hibahnya sedikit. "Silakan APBD berbuat masyarakat, sepajang target dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)," tutur Latif.
(dam)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2015 seconds (0.1#10.140)