Jimly: Indonesia Diperebutkan Negara-negara yang Bersiap Perang

JAKARTA - Kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo ke Indonesia menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis 29 Oktober 2020 memunculkan pertanyaan berbagai pihak.

Kedatangan orang penting di negeri Paman Sam itu tidak pelak menimbulkan pertanyaan, ada apa di balik kunjungan tersebut?

Pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie menilai saat ini Indonesia merupakan negara yang sedang diperebutkan negara-negara yang bersiap untuk perang.

Kendati demikian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang kini menjabat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini sebagai peluang untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara nonblok bebas dan aktif.

"Posisi Indonesia sedang diperebutkan oleh negara-negara yang sedang bersiap untuk perang dunia. Peluang untuk tegak nonblok bebas dan aktif untuk kpentingan rakyat Indonesia terbuka. Kita dukung," kata Jimly dalam laman Twitternya, @JimlyAs, Jumat (30/10/2020).( )

Pendapat Jimly pun ditanggapi netizen dengan akun @ImamJumhuri yang menilai selama ini PDIP sebagai penguasa kurang memiliki "global political thingking" yang strategis. Alhasil, saat ini terkesan mendahulukan China.

"Tokoh-tokoh bangsa harus bersikap cerdas dan tegas. Ini saat sangat menentukan. PDIP sebagai penguasa kurang memiliki global political thinking yang strategis. Tahunya selama ini yang tampak hanya pokoknya China. Nasib bangsa dan negara dipertaruhkan. Memprihatinkan," tulis @ImamJuhuri.

Jimly tidak sependapat. Menurut dia, Amerika Serikat (AS) selama ini sombong dan senang mendikte disertai aksi menekan bangsa lain dengan sanksi ekonomi .

"Tidak perlu nuduh PDIP segala, nasionalismenya sudah jelas. Tapi AS juga jangan lagi terlalu sombong. Seperti pernah disebut Menko Luhut BP, para menteri AS diajak ketemu saja susah, maunya selalu medikte, menekan dengan sangsi ekonomi dan segala macam. Makanya banyak negara jadi condong ke RRC," kata mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini.( )

Sebelumnya, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai kunjungan Pompeo ke Indonesia untuk memberikan pesan kepada China yang belakangan sangat agresif di Laut China Selatan.

Pertama, setelah di Sri Lanka Pompeo mengatakan Partai Komunis China sebagai predator, Hikmahanto menduga AS hendak menyampaikan pesan ke China bahwa Indonesia tidak akan terjebak dengan ketergantungan utang Indonesia terhadap China.

“China tidak akan bisa meminta Indonesia untuk membangun pangkalan militer karena strategic partnership AS-Indonesia akan diperkuat baik untuk bidang ekonomi dan pertahanan,” kata Hikmahanto, Kamis 29 Oktober 2020.

Kedua, lanjut dia, pernyataan Menlu Retno Marsudi bahwa semua negara diminta untuk menghormati United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) di Laut China Selatan sangat diapresiasi oleh Pompeo.

Pernyataan ini, kata Hikmahanto, mengkritik China yang mengklaim sembilan garis putus yang tidak memiliki dasar dalam UNCLOS dan telah dinyatakan demikian oleh putusan Permanent Court of Arbitration pada tahun 2016. ”Indonesia tidak gentar untuk menyampaikan kritik tersebut meski Indonesia bergantung pada utang dari China,” ucap Hikmahanto yang juga Rektor Universitas Jenderal A Yani itu.