PPP Tegaskan Penggunaan Jet Pribadi Plt Ketum Tak Terkait Jabatan Menteri
loading...
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Steering Committee (SC) Muktamar PPP ke-9, Syaifullah Tamliha ikut mengklarifikasi beredarnya berita dan atau foto kegiatan konsolidasi internal partai yang dilakukan Plt Ketua Umum (Ketum) PPP Suharso Monoarfa ke berbagai daerah diduga menggunakan jet pribadi atau private jet.
(Baca juga: Lebih Cepat Lebih Baik, Capres Diusulkan Dimunculkan Jauh-jauh Hari)
"Penggunaan pesawat pribadi tersebut sepengetahuan kami tidak dalam bentuk carteran, tidak menggunakan dana partai, fraksi dan atau Kementerian PPN/ Bappenas," kata Tamliha kepada wartawan, Jumat (30/10/2020).
(Baca juga: Berteduh di Bawah Flyover Ketika Hujan, Pengendara Bakal Ditilang)
Menurut Tamliha, konsolidasi partai dirasakan mendesak yang tidak hanya menjelang Muktamar PPP ke-9, melainkan juga konsolidasi pemenangan Pilkada dalam rangka memenangkan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang diusung oleh PPP pada 270 Pilkada serentak 9 Desember 2020 yang hanya efektif dilakukan sekitar satu bulan.
Menurut Ketua DPP itu, padatnya kegiatan Suharso Monoarfa dalam konsolidasi tersebut dan terbatasnya fasilitas yang dimiliki partai menyebabkan kawan-kawannya merasa perlu memberikan pinjaman pesawat pribadi agar mobilitasnya sebagai Plt Ketum PPP tersebut dapat maksimal melaksanakan tugas-tugas partai.
"Pemberian pinjaman pesawat pribadi tersebut tidak ada kaitannya dengan jabatan kementerian yang dijabat oleh Bapak Suharso Monoarfa," ujarnya.
"Perlu kami klarifikasi, bahwa berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-10.AH.11.01 tanggal 5 November 2018 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP masa jabatan 2016-2021 tidak terdapat nama Sdr Nizar Dahlan sebagai Anggota Dewan Pakar DPP PPP," tegas Tamliha menandaskan.
(Baca juga: Lebih Cepat Lebih Baik, Capres Diusulkan Dimunculkan Jauh-jauh Hari)
"Penggunaan pesawat pribadi tersebut sepengetahuan kami tidak dalam bentuk carteran, tidak menggunakan dana partai, fraksi dan atau Kementerian PPN/ Bappenas," kata Tamliha kepada wartawan, Jumat (30/10/2020).
(Baca juga: Berteduh di Bawah Flyover Ketika Hujan, Pengendara Bakal Ditilang)
Menurut Tamliha, konsolidasi partai dirasakan mendesak yang tidak hanya menjelang Muktamar PPP ke-9, melainkan juga konsolidasi pemenangan Pilkada dalam rangka memenangkan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang diusung oleh PPP pada 270 Pilkada serentak 9 Desember 2020 yang hanya efektif dilakukan sekitar satu bulan.
Menurut Ketua DPP itu, padatnya kegiatan Suharso Monoarfa dalam konsolidasi tersebut dan terbatasnya fasilitas yang dimiliki partai menyebabkan kawan-kawannya merasa perlu memberikan pinjaman pesawat pribadi agar mobilitasnya sebagai Plt Ketum PPP tersebut dapat maksimal melaksanakan tugas-tugas partai.
"Pemberian pinjaman pesawat pribadi tersebut tidak ada kaitannya dengan jabatan kementerian yang dijabat oleh Bapak Suharso Monoarfa," ujarnya.
"Perlu kami klarifikasi, bahwa berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-10.AH.11.01 tanggal 5 November 2018 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP masa jabatan 2016-2021 tidak terdapat nama Sdr Nizar Dahlan sebagai Anggota Dewan Pakar DPP PPP," tegas Tamliha menandaskan.
(maf)