Kunjungan Menlu AS ke Indonesia, DPR: Sampaikan Kebijakan Politik Bebas dan Aktif RI

loading...
Kunjungan Menlu AS ke Indonesia, DPR: Sampaikan Kebijakan Politik Bebas dan Aktif RI
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. Foto: VOA
A+ A-
JAKARTA - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo akan berkunjung ke Indonesia, Kamis (29/10/2020) untuk bertemu sejumlah pejabat dan lembaga.

Menanggapi kunjungan Menlu Amerika Serikat, Anggota Komisi I DPR bidang luar negeri dari Fraksi NasDem Willy Aditya menyambut baik kunjungan persahabatan tersebut karena dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia menyampaikan pesan diplomasi.

“Ini kunjungan biasa. Kita juga selama ini punya Lembaga Persahabatan Indonesia – Amerika. Kunjungan ini dapat kita manfaatkan menyampaikan pesan diplomasi seperti Palestina, ketegangan di Laut China Selatan, dan lain – lain,” ujar Willy, Rabu (28/10/2020). (Baca juga: Khawatir Agresivitas China, Amerika Serikat Dekati Indonesia)

Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki kebijakan luar negeri bebas dan aktif yang tidak dapat dipengaruhi negara tertentu. Karena itu, hubungan baik Indonesia dengan negara sahabat seperti Amerika Serikat, China, dan negara lainnya tidak dapat diseret untuk kepentingan pihak tertentu.



“Kita punya misi politik luar negeri dan diplomasi tersendiri yang harus kita perjuangkan. Misi tersebut harus disampaikan Pemerintah Indonesia kepada Menlu Pompeo. Tentang kemerdekaan Palestina, meredakan ketegangan di Laut China Selatan, dan terutama kerja sama dunia menangani pandemi dan dampak sosial ekonomi harus menjadi prioritas. Itu harus dibawa pulang Menlu Pompeo ke Amerika Serikat setelah kunjungan di Indonesia,” ungkapnya.

Wakil Ketua Fraksi NasDem itu menegaskan persaingan perebutan pengaruh di Laut China Selatan antara China dan Amerika Serikat yang membawa sekutunya sangat mengkhawatirkan. Ini tidak sesuai semangat membangun perdamaian dunia termasuk dengan upaya membangun kecurigaan yang dilakukan para pihak berseteru yang terus dibangun ke negara lain seperti Indonesia.

“Situasi di Laut China Selatan harus diakhiri dengan perdamaian dan hubungan lebih produktif memajukan kerja sama ekonomi. Ketika kita berhubungan dengan salah satu pihak lalu kita dicurigai pihak lainnya ini sudah tidak menghargai kedaulatan negara kita,” kata Willy. (Baca juga: Diterima Amerika Serikat, Prabowo Diyakini Bisa Jadi Presiden 2024)



Pemerintah Indonesia tentu tidak mau menari di tabuhan genderang negara lain. Indonesia punya kepentingan yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sidang PBB silam. Perdamaian dunia, hubungan global yang produktif, dan penghargaan terhadap kedaulatan negara lain harus disampaikan kepada Menlu Pompeo.

Willy menutup pembicaraan dengan mengingatkan perlunya soft approach dijadikan prioritas Politik Luar Negeri Indonesia. Upaya membendung atau mengepung negara lain adalah langkah yang sudah usang dan masa depan hubungan dunia harus berdasar pada kerja sama yang setara dan damai.

Sesuai semangat Dasa Sila Bandung tahun 1955 dalam Konferensi Asia-Afrika, dunia yang lebih setara dan kerja sama antarnegara berkembang akan mendorong perdamaian, kerja sama ekonomi, dan budaya yang saling menghargai.
(jon)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top