Semua Pihak Diajak Jaga Stabilitas Politik Nasional

JAKARTA - Semua elemen bangsa diajak untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas politik nasional di tengah himpitan resesi perekonomian dunia. Adapun ajakan dari disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Ahmad Andi Bahri.

Pihaknya berharap kepada kelompok masyarakat yang menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ( UU Ciptaker ) untuk berfikir positif dan jernih. "Seperti yang dikatakan Pimpinan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Bapak Gatot Nurmantyo, tujuan Pemerintah bersama DPR mengesahkan UU Ciptaker itu mulia. Karena memang semangat utamanya untuk mempermudah investasi masuk sehingga banyak membuka banyak lapangan pekerjaan baru," ujarnya dalam keterangan pers, Selasa (27/10/2020). (Baca juga: Polisi Masih Buru Penghasut Langsung Pelajar Ikut Demo Tolak UU Ciptaker)

Bahri mengatakan pemerintah atau Menteri Koordinator bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun sudah mengungkapkan kehadiran UU Omnibus Law Ciptaker akan menyederhanakan keruwetan regulasi di Indonesia. Salah satunya mengenai izin berusaha.

Dia melanjutkan UU Ciptaker juga tidak mengubah peran dan fungsi pemerintahan daerah, terutama dari sisi kewenangan. "Yang kami pahami setelah mengkaji substansi dari UU Ciptaker, pemerintah memberikan ruang kepada daerah untuk menyelesaikan perizinan dalam waktu satu setengah bulan. Untuk itu adanya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)," tuturnya.

Kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menegaskan tidak ada sentralisasi. Perizinan untuk berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan pemerintah daerah. "Jadi sebenarnya dalam setiap perubahan menuju Indonesia yang lebih baik memang selalu ada konsekuensi penolakan. Banyak yang terganggu zona nyaman atau akan kehilangan kendali dan kontrolnya jika diberlakukan UU Ciptaker," kata pria yang akrab disapa Banjir ini.

Dia mengakui pemerintah tidak bisa sepenuhnya menyenangkan semua pihak. Mengingat UU Ciptaker dengan metode Omnibus Law yang menggabungkan banyak aturan dalam sebuah paket regulasi tentu saja hanya butuh waktu untuk meyakinkan publik dan seluruh pihak yang berkepentingan atas UU tersebut.

"Tidak ada satu pun Pemerintah di dunia yang ingin menjerumuskan rakyatnya. Dinamika yang terjadi sejak UU Sapujagat tersebut diketuk di DPR hanya masalah komunikasi dan sosialisasi saja," jelasnya.

Terbukti, belakangan ini banyak pihak yang setelah mendapatkan penjelasan dan pemahaman yang utuh dari pemerintah juga DPR yang awalnya menolak dan pesimis, berubah pandangan menjadi mendukung. "Di era keterbukaan informasi publik seperti ini jangan ada anggapan Pemerintah dan DPR tidak demokratis apalagi otoriter. Keran demokrasi terbuka lebar, bahkan demonstrasi setiap hari juga tidak dilarang," ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, jika ada penindakan itu wajar karena sebagai negara hukum tidak ada tempat bagi para perusuh yang menunggangi aksi penolakan UU Ciptaker dengan anarki. "Kami kader AMPG mengecam para elite politik yang hanya menjadikan rakyat martir untuk kepentingan politiknya. Seperti saya sampaikan di awal, mari kita semua menjaga kondusifitas di tengah pandemi COVID-19 dan juga stabilitas politik nasional agar perekonomian tidak terganggu, mengingat resesi adalah musuh utama seluruh negara di dunia yang terdampak COVID-19," paparnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum DPP KNPI Mustahuddin. Dia juga meminta kelompok oposisi dan siapa saja yang selalu berseberangan dengan pemerintah namun dalam setiap kritikannya tidak menghadirkan solusi hanya asal kritik, untuk lebih fair dalam melihat upaya pemerintah menangani COVID-19 dan dampak sosial ekonominya.

"Berbagai program untuk mencegah COVID-19 dengan prioritas penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sudah dilakukan Pemerintah. Salah satunya kucuran program kepada 15 juta pelaku UMKM yang diproyeksikan mendapatkan bantuan modal masing-masing sebesar Rp2,4 juta," imbuhnya. (Baca juga:Catat! Aksi Nasional Buruh Tolak UU Ciptaker Digelar 2 November)

Maka itu, Mustahuddin mengajak semua pihak yang hendak memancing di air keruh untuk merenungkan kembali tujuan utama kita hidup bersama dalam sebuah bangsa yaitu saling gotong royong menghadapi segala tantangan zaman. "Pandemi COVID-19 adalah momentum kita sebagai sebuah bangsa untuk meningkatkan solidaritas dan kepedulian bersama. Bukannya kontraproduktif dengan menusuk dalam lipatan dan menghasut rakyat sehingga stabilitas terganggu dan perekonomian semakin ambruk," kata Ketua Umum PP Kaukus Muda IRAMASUKA Indonesia itu.