DPR Minta Temuan TGPF di Papua Dilanjutkan ke Proses Hukum

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Yan Permenas Mandenas mendesak pemerintah untuk segera menindaklanjuti hasil penyelidikan Tim Gabungan Pencari Fakta ( TGPF) terkait penembakan pendeta Yeremia Zanambani dan rentetan penembakan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Menurut Yan, para pelaku harus diproses hukum baik Peradilan Militer maupun peradilan umum dan diumumkan ke publik sebagai langkah keseriusan pemerintah pusat.

"Dalam laporan tersebut, TGPF menemukan dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam kematian Pendeta Yeremias Zanambani pada 19 September 2020 lalu," ujar politikus dari Dapil Papua ini, Minggu (25/10/2020).

(Baca: TGPF Intan Jaya Serahkan Hasil Investigasi Kepada Menkopolhukam)

TPGF juga menyebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), sebagai dalang atas kematian Serka Sahlan, seorang warga sipil Badawi pada 17 September, dan Pratu Dwi Akbar Utomo pada 19 September.

"Kasus ini menjadi isu internasional dan politisasi isu HAM karena terbunuhnya pendeta Yeremia Zanambani oleh anggota TNI yang bertugas saat itu. Hal ini harus ditutaskan segera karena pihak Internasional ingin melihat keseriusan pemerintah menuntaskan kasus tersebut," ujarnya.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra ini berharap pemerintah pusat jangan sekadar membangun opini publik, usai diumumkan hasil TPGF. Namun, penyelesaian kasus penembakan Pdt Yeremia Zanambani harus tuntas.

Yan Mandenas meminta Pemerintah tidak sekedar mementingkan aspek sosial politik ketimbang Komitmen Pemerintah terhadap penyelesaian kasus Penembakan Pdt Yeremia Zanambani melalui proses hukum yang berlaku.

(Baca: Investigasi Lapangan TGPF Intan Jaya Diapresiasi Tokoh Papua)

Temuan TPGF, tutur Yan, wajib diteruskan ke pihak terkait dengan melakukan proses hukum terhadap para pelaku dalam rangka memberi efek jera kepada onkum-oknum yang telah melakukan pelanggaran tersebut. "Pelaku jelas telah mencoreng eksistensi Pemerintah di dunia internasional dari aspek pelanggaran HAM," tegasnya.

Pihaknya mengakui rentetan peristiwa penembakan yang terjadi selama ini di Papua sangat mengganggu stabilitas politik dan keamanan secara nasional. Mandenas meminta Pemerintah Pusat konsisten terhadap penyelesaian masalah Papua, sehingga masyarakat internasional dapat melihat keseriusan Pemerintah RI terhadap peyelesaian masalah yang melibatkan oknum anggota maupun institusi TNI.

"Komisi I akan melakukan evalusi bersama Panglima TNI agar segera menindak tegas anggotanya yang terlibat di luar prosedural tugas dan kewajbanya atau melakukan tindakan melawan hukum baik militer maupun peradilan umum yang berlaku," pungkasnya.