Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Komunikasi Publik Perlu Dibenahi

Pentingnya komunikasi publik di antaranya terkait persoalan halal dan haram, harga, kualitas, dan distribusi vaksin. “Meskipun tidak semuanya perlu kita sampaikan ke publik, harga ini juga tidak harus kita sampaikan ke publik,” ungkapnya.

Dia kemudian menekankan bahwa titik kritis dari vaksin adalah implementasinya. Mantan wali Kota Solo ini berharap pelaksanaan vaksinasi tidak dianggap mudah seperti prosesnya seperti apa atau siapa yang pertama disuntik terlebih dahulu dan kenapa dia.

“Harus detail ini. Ini jangan sampai nanti dihantam oleh isu, dipelintir, kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo-demo lagi karena sekarang memang masyarakat pada posisi yang sulit,” tandasnya. (Baca juga: Ibu Penyitas Covid-19 Jangan Berhenti Menyusui)

Sebelumnya survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia mengungkapkan, sebanyak 60% masyarakat mengaku cukup percaya dengan langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19.

Tingkat kepuasan ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepuasan publik terhadap langkah yang dilakukan Terawan Agus Putranto sebagai menteri kesehatan. “Terhadap Pak Terawan itu lebih rendah, sekitar 45%,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers secara virtual.

Masih berdasar survei, Burhanuddin mengungkapkan, responden yang menyatakan cukup percaya kepada Jokowi sebanyak 57,7%. Adapun responden yang sangat percaya 3%. Kemudian, responden yang tingkat kepercayaannya biasa saja 24,1% dan tidak percaya 12,7%. Responden yang sangat tidak percaya 1,8%.

Terhadap menteri kesehatan, responden yang sangat percaya kepada Terawan hanya 1%. Responden yang cukup percaya sebanyak 44,6%, biasa saja 30,9%, tidak percaya 15%, dan sangat tidak percaya 2%.“Tetapi, masih lebih baik dibandingkan apa yang muncul di Twitter itu kan. Saya kira tidak nyampe 20 persen terhadap Pak Terawan,” tutur Burhanuddin.

Dia lantas mengungkapkan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah pusat dalam mencegah penyebaran Covid-19 cukup besar di angka 60,5%. Adapun responden yang kurang puas 29,2%, tidak puas sama sekali 3,8%, dan sangat puas 5,8%. (Baca juga: DPR Minta Perjokian Kartu Prakerja Diusut Tuntas)

Burhanuddin mengatakan, tingkat kepuasan ini satu di antaranya dipengaruhi sejumlah bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah pusat kepada masyarakat terdampak pandemi. Mereka yang puas terhadap kinerja pemerintah pusat di masa pandemi biasanya berpendidikan dan berpenghasilan rendah.

“Jadi, kalau pendidikannya rendah, pendapatan yang rendah, cenderung puas salah satunya ada bansos, ada program-program mitigasi dampak ekonomi Covid-19,” jelasnya.