Hidayat Nur Wahid: Lebih Baik Segera Bebaskan 8 Petinggi KAMI
Rabu, 14 Oktober 2020 - 11:07 WIB
loading...
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid meminta polisi untuk membebaskan delapan anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Menurut dia, Indonesia bukan negara represi, tapi negara demokrasi yang menghormati hak asasi manusia (HAM).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menilai juga mereka tidak melakukan tindakan anarkistis, tapi mereka mengkritisi.
"Lebih baik segera bebaskan delapan petinggi KAMI yang ditangkap. NKRI bukan negara represi, tapi negara demokrasi, mestinya hormati HAM, kebebasan bereksprisi,hukum yg adil. Toh mereka tak lakukan anarkhi. Mereka mengkritisi, sebagai bukti masih berlakunya demokrasi," tulis Hidayat melalui akun Twitternya, @hnurwahid, Rabu (14/10/2020).(Baca juga: Petinggi dan Anggota KAMI Ditangkap, Ini Pernyataan Sikap Gatot Nurmantyo, Din, dan Rochmat Wahab )
Seperti diberitakan sebelumnya, Polri menyatakan ada delapan petinggi KAMI yang ditangkap Bareskrim Polri di dua kota yakni Jakarta dan Medan.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyebut bahwa kedelapan orang itu diciduk oleh tim Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
"Yang ditangkap tim siber Bareskrim di Medan Juliana, Devi Khairi Amri, Wahyu Rasari Putri. Jakarta, Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Kingkin," kata Awi, Jakarta, Selasa 13 Oktober 2020.(Baca juga: Nasib 3 Petinggi KAMI Ditentukan Hari Ini, 5 Anggota Tersangka UU ITE ).
Menurut Awi, delapan orang itu ditangkap lantaran diduga telah melakukan penghasutan terkait dengan demonstrasi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020 lalu.
"Iya terkait demo tanggal Oktober. Memberikan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan SARA dan penghasutan," ujar Awi.
Menurut dia, Indonesia bukan negara represi, tapi negara demokrasi yang menghormati hak asasi manusia (HAM).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menilai juga mereka tidak melakukan tindakan anarkistis, tapi mereka mengkritisi.
"Lebih baik segera bebaskan delapan petinggi KAMI yang ditangkap. NKRI bukan negara represi, tapi negara demokrasi, mestinya hormati HAM, kebebasan bereksprisi,hukum yg adil. Toh mereka tak lakukan anarkhi. Mereka mengkritisi, sebagai bukti masih berlakunya demokrasi," tulis Hidayat melalui akun Twitternya, @hnurwahid, Rabu (14/10/2020).(Baca juga: Petinggi dan Anggota KAMI Ditangkap, Ini Pernyataan Sikap Gatot Nurmantyo, Din, dan Rochmat Wahab )
Seperti diberitakan sebelumnya, Polri menyatakan ada delapan petinggi KAMI yang ditangkap Bareskrim Polri di dua kota yakni Jakarta dan Medan.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyebut bahwa kedelapan orang itu diciduk oleh tim Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
"Yang ditangkap tim siber Bareskrim di Medan Juliana, Devi Khairi Amri, Wahyu Rasari Putri. Jakarta, Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Kingkin," kata Awi, Jakarta, Selasa 13 Oktober 2020.(Baca juga: Nasib 3 Petinggi KAMI Ditentukan Hari Ini, 5 Anggota Tersangka UU ITE ).
Menurut Awi, delapan orang itu ditangkap lantaran diduga telah melakukan penghasutan terkait dengan demonstrasi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020 lalu.
"Iya terkait demo tanggal Oktober. Memberikan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan SARA dan penghasutan," ujar Awi.
(dam)
Lihat Juga :
