Anggota DPD Soroti Penanganan Kasus di Makassar
Kamis, 01 Oktober 2020 - 15:25 WIB
loading...
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Abdul Rachman Thaha. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Abdul Rachman Thaha menyoroti penanganan kasus di Polrestabes Makassar terkait penetapan tersangka seseorang bernama Hengki Lisady.
Dia menjelaskan, Hengki Lisady ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus sengketa lahan. Kemudian Hengki melakukan upayan hukum praperadilan ke pengadilan yang akhirnya dimenangkan Hengki.
Putusan pengadilan dikatakannya menyatakan Status tersangka Hengki Lisady tidak sah dan barang bukti juga tidak sah. "Artinya putusan praperadilan saudara Hengki Lisady secara otomatis telah menggugurkan seluruh rangkaian hukum yang ada di penuntutan dalam hal berkas perkara," tutur Abdul Rachman, Rabu 30 September 2020.(Baca juga: Kabar Gembira! Guru Ngaji Juga Akan Kebagian Subsidi Gaji )
Kemudian, lanjut dia, pihak kepolisian mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) menyikapi hasil keputusan praperadilan. Selanjutnya, pihak yang melaporkan Hengki lalu melakukan gugatan praperadilan karena tidak puas dengan SP3 kepolisian. Hasilnya pun dikabulkan.
"Dari rangkaian hukum semuanya ini pihak kejaksaan telah mengembalikan berkas dan SPDP perkara saudara hengki ke penyidik Polrestabes Makassar, anehnya dalam penegekan hukum ini pihak Polrestabes makassar belum melakukan pemeriksaan terhadap Hengki tapi sudah melakukan penangkapan upaya paksa yang terjadi hari ini jam 18.00 sore," tutur senator dari Sulawesi Tengah ini. (Baca juga: Beda Ideologi, PAN Tak Khawatir Basis Suara Tergerus Partai Ummat )
Abdul Rachman meminta Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menyoroti kasus ini dengan meminta Divisi Profesi dan Pengamanan Polri untuk memeriksa penyidik Porestabes Makassar.
Menurut dia, kejadian ini sangat tidak beretika dalam penegakan hukum. "Harusnya polisi melakukan penyidikan baru lagi dan itu sudah dikembalikkan oleh Kajari ke Polrestabes bukan dengan berkas lama," katanya.
Dia menjelaskan, Hengki Lisady ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus sengketa lahan. Kemudian Hengki melakukan upayan hukum praperadilan ke pengadilan yang akhirnya dimenangkan Hengki.
Putusan pengadilan dikatakannya menyatakan Status tersangka Hengki Lisady tidak sah dan barang bukti juga tidak sah. "Artinya putusan praperadilan saudara Hengki Lisady secara otomatis telah menggugurkan seluruh rangkaian hukum yang ada di penuntutan dalam hal berkas perkara," tutur Abdul Rachman, Rabu 30 September 2020.(Baca juga: Kabar Gembira! Guru Ngaji Juga Akan Kebagian Subsidi Gaji )
Kemudian, lanjut dia, pihak kepolisian mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) menyikapi hasil keputusan praperadilan. Selanjutnya, pihak yang melaporkan Hengki lalu melakukan gugatan praperadilan karena tidak puas dengan SP3 kepolisian. Hasilnya pun dikabulkan.
"Dari rangkaian hukum semuanya ini pihak kejaksaan telah mengembalikan berkas dan SPDP perkara saudara hengki ke penyidik Polrestabes Makassar, anehnya dalam penegekan hukum ini pihak Polrestabes makassar belum melakukan pemeriksaan terhadap Hengki tapi sudah melakukan penangkapan upaya paksa yang terjadi hari ini jam 18.00 sore," tutur senator dari Sulawesi Tengah ini. (Baca juga: Beda Ideologi, PAN Tak Khawatir Basis Suara Tergerus Partai Ummat )
Abdul Rachman meminta Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menyoroti kasus ini dengan meminta Divisi Profesi dan Pengamanan Polri untuk memeriksa penyidik Porestabes Makassar.
Menurut dia, kejadian ini sangat tidak beretika dalam penegakan hukum. "Harusnya polisi melakukan penyidikan baru lagi dan itu sudah dikembalikkan oleh Kajari ke Polrestabes bukan dengan berkas lama," katanya.
(dam)
Lihat Juga :
