PPP Sebut Penayangan Film G30S/PKI Diperlukan untuk Mengetahui Fakta Sejarah

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha pihaknya menyatakan, kewaspadaan akan kembali munculnya PKI dan paham komunis di Indonesia masih perlu dilakukan selama TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 masih belum dicabut.

"TNI yang berfungsi sebagai lembaga pertahanan tetap harus memantau kemungkinan munculnya paham komunis, sebab masalah ideologi bukan hanya masalah keamanan, namun juga pertahanan yang menjadi kewenangan TNI," tutur Tamliha kepada wartawan, Rabu (30/9/2020).

( ).

Menurutnya, penayangan film dokumenter G 30 S/PKI tetap diperlukan untuk mengetahui fakta sejarah tentang pemberontakan dan kekejaman PKI. Ini merupakan film dokumenter yang dibuat berdasarkan saksi peristiwa seperti kesaksian putri dari Jenderal Ahmad Yani dan lainnya serta fakta di persidangan yang dipimpin oleh Ali Said.

"Tidak perlu membuat film dengan versi lain yang berpotensi adanya pengurangan atas sejarah yang sudah terjadi," ujar politikus PPP ini.( ).