Ramadan dan Pembersihan Jiwa Bangsa

Abdul Halim
Santri Doktoral di Universitas Jyväskylä Finlandia

APA perubahan mendasar yang ingin kita tuai sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat di akhir Ramadan nanti? Pertanyaan ini penting untuk diajukan agar hikmah bulan suci tak berhenti sebatas perayaan konsumeris-materialistik semata. Melainkan jauh lebih mendalam, yakni bagaimana jiwa bangsa dibersihkan dari segala bentuk anasir yang menghambat kemajuannya, seperti gejala pengelolaan keuangan negara yang mengenyampingkan prioritas pembangunan nasional untuk mencerdaskan dan menghadirkan kemakmuran rakyat.

Untuk meraih tujuan ini, Ramadan adalah momentum yang terbaik untuk berbenah. Tak dimungkiri, setiap orang menghendaki kebaikan di dalam dirinya, tak terkecuali di bulan suci Ramadan. Miskawayh, filsuf berkebangsaan Persia, seperti yang ia tulis di dalam Tahdib al-al-ahlaq (1899) dan Tartib al-sa'adat wa-manazil al-'ulum (1953), berpandangan bahwa kebaikan yang khas pada diri manusia adalah hidup bahagia di bawah bimbingan akal sehingga terbit kesadaran penuh di dalam jiwanya untuk senantiasa mendahulukan perbuatan yang baik dan mulia.

Terkait hal ini, Aristoteles menyebutnya sebagai kehidupan yang dipandu oleh aktivitas rasional berdasarkan kebajikan (aret?). Pada konteks ini, Aristoteles mengajak setiap pemimpin bangsa untuk kembali kepada jiwanya (Nicomachean Ethics, 2009).

Jiwa manusia, menurut Miskawayh, memiliki tiga fakultas yang saling bertautan. Pertama, fakultas rasional atau lazim disebut sebagai al-quwwa an-natiqa dan terletak pada otak manusia. Dengan anugerah akal budi ini, manusia bisa berpikir, memahami, dan melakukan pertimbangan yang logis sebelum mengambil keputusan terbaik guna menyikapi pelbagai realitas hidup di sekelilingnya.

Kedua, al-quwwa shahwiyya atau kemampuan jiwa yang berkenaan dengan kenikmatan inderawi-lahiriah, seperti makan, minum, dan hubungan seksual. Kemampuan ini terletak pada jantung manusia. Dengan kemampuan ini, manusia dituntut untuk melakoni perilaku hidup yang bersih dan sehat.

Ketiga, al-quwwa ghadabiyya atau kemampuan jiwa yang berkaitan dengan keberanian, harga diri, kemarahan, dan keinginan untuk mendominasi, serta pengambilan resiko. Miskawayh meletakkan kemampuan ini pada hati manusia. Dengan kemampuan ini, manusia memiliki kapasitas kontrol atau pengendalian diri.

Ketiga fakultas jiwa manusia di atas, bila bergerak di bawah bimbingan akal dan dikendalikan dengan baik, di antaranya dengan memanfaatkan momentum Ramadan, akan menumbuhkan kebajikan-kebajikan yang bermanfaat dan mengantarkannya ke pintu kebahagiaan yang sejati. Betapa tidak, apabila seseorang terbiasa berpikir logis, maka tumbuhlah kebijaksanaan (al-hikma) di dalam jiwanya.

Dengan bekal kebijaksanaan yang diperolehnya, ia sanggup melakoni hidup dengan sikap menahan diri dari segala perbuatan, perkataan, dan hasrat yang tidak pantas atau merendahkan martabat dirinya (al-‘iffah) dan memiliki keberanian (ash-shaja’ah) untuk mengambil keputusan hidup secara mandiri dan bertanggung jawab.

Apabila ketiga kebajikan di atas hadir dan berada pada kondisi yang seimbang, maka terbitlah kesadaran baru untuk senantiasa mendahulukan keadilan (al-‘adalah) sebagai pijakan hidup bersama atau dalam ungkapan Miskawayh, “orang yang adil menghindarkan dirinya untuk mencari keuntungan dengan cara mengurangi hak orang lain.” Dalam kehidupan bernegara, empat kebajikan (kebijaksanaan, kesanggupan untuk mengendalikan diri, keberanian untuk mengambil keputusan terbaik dan sudah teruji, serta menomorsatukan prinsip keadilan sosial) yang lahir dari proses penggemblengan jiwa ini amat diperlukan.

Ramadan adalah ruang untuk menengok jiwa bangsa. Dalam keheningan Ramadan, kejernihan untuk menalar pelbagai tantangan kehidupan bernegara seyogianya bisa dihadirkan. Penalaran yang baik lahir dari proses dialog yang terbuka. Melalui dialog, beragam sudut pandang dibincangkan untuk menggali pilihan solusi dan memetakan berbagai resiko yang muncul sebelum diputuskan mengambil yang terbaik. Kebijaksanaan ini terasa langka di republik kita belakangan ini, tak terkecuali di dalam polemik yang muncul akibat adanya rencana impor 105.000-unit mobil pikap dan truk dari India. Inilah buah dari minusnya kearifan di dalam pengambilan kebijakan publik.

Di tengah kehidupan masyarakat yang belum pulih dari dampak bencana katastrofik yang terjadi di Sumatera dan pelbagai wilayah lainnya di Indonesia pada akhir tahun 2025 dan awal 2026, pengalokasian anggaran negara sebesar Rp24,66 triliun atau setara dengan USD1,5 miliar-USD1,6 miliar merupakan bentuk kebangkrutan jiwa dalam pengambilan kebijakan publik yang berpotensi besar menjauhkan rakyat dari cita-cita hidup adil-makmur dan terperangkap ke dalam apa yang disebut oleh Aristoteles di dalam Nicomachean Ethics (2009) sebagai Cyclops-fashion atau Kuklopikos nomos, yakni cara hidup tanpa rasa empati, pengabaian hukum, dan menomorduakan pentingnya rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Hal ini bertolak belakang dengan spirit Ramadan.

Di bulan suci Ramadan, seperti ditulis oleh Cak Nur (1999), setiap mukmin dilatih untuk menemukan kembali harkat kemanusiaannya sebagai makhluk hidup atau ciptaan Tuhan YME yang terbaik. Dengan anugerah akal budi yang dimilikinya, mereka dituntut untuk berikhtiar sekuat tenaga guna melepaskan diri dari belenggu penyembahan selain-Nya yang dapat memalingkan manusia dari esensi penciptaannya, yakni menebar kemaslahatan kepada sesama dan lingkungannya.

Kemaslahatan publik (bonum commune) tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dan berkembang di dalam ruang-ruang kolaborasi dan kesediaan untuk mengemban tanggung jawab bersama. Dalam ungkapan Miskawayh, manusia, pada dasarnya, adalah makhluk sosial. Ia tak bisa hidup sendiri dan menghendaki gotong-royong. Empat kebajikan yang bersumber dari penggemblengan jiwa sebagaimana telah diulas di atas akan muncul apabila kesediaan untuk mengemban tanggung jawab bersama tercermin di dalam kebijakan publik yang diambil. Di sinilah kearifan seorang pemimpin dibutuhkan.

Dalam konteks kebijakan pengadaan truk dan pikap, salah satu cerminan kearifan jiwa seorang pemimpin adalah keberaniannya untuk mengoreksi keputusan yang keliru dan merealokasi anggaran negara senilai Rp24,66 triliun untuk merevitalisasi 71.000 satuan pendidikan dan memberikan remunerasi yang layak kepada tenaga pendidik di dalam negeri (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2026) yang berkorelasi positif terhadap upaya mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa.

Upaya mencerdaskan anak-anak bangsa adalah prasyarat utama yang diperlukan untuk pembersihan jiwa bangsa. Kenapa hal ini sedemikian pentingnya? Dalam tradisi filsafat Aristotelian, kemampuan berpikir rasional adalah penanda kemuliaan manusia. Dengan pendidikan dan pelatihan penalaran yang logis, diharapkan bermunculan calon-calon pemimpin baru yang berkarakter, tidak mudah terombang-ambing oleh informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan senantiasa memihak kepentingan publik. Lebih dari itu, mereka juga diharapkan mampu berasosiasi dengan masyarakat luas dan mengambil peran untuk bergotong-royong dalam pemenuhan hak-hak konstitusional warga di pelbagai lapangan keterlibatan sosial-kemasyarakatan. Inilah prasyarat kedua yang dibutuhkan untuk kemajuan bangsa ini.

Seperti disampaikan oleh Bung Hatta bahwa, “Indonesia merdeka tidak ada gunanya bagi kita, apabila kita tidak sanggup untuk mempergunakannya memenuhi cita-cita rakyat kita: hidup bahagia dan makmur dalam pengertian jasmani dan rohani”.

Ramadan adalah momentum para pemimpin untuk berbenah. Dengan spirit Ramadan, pembenahan harus dimulai dari kesadaran bahwa setiap warga negara menginginkan kebahagiaannya masing-masing. Dalam pandangan Miskawayh, ada tiga tangga kebahagiaan yang khas pada diri manusia.

Pertama, kebahagiaan jasmani (as-sa’adat-u fi al-badan-i), yakni bagaimana negara memastikan setiap warganya memiliki kecukupan gizi, tubuh yang fit, dan tinggal di lingkungan yang baik dan sehat pula.

Kedua, kebahagiaan yang berada di luar tubuh manusia (as-sa’adat-u fi harij-I al-badani), seperti harta benda, pangkat atau jabatan, dan pengaruh sosial. Dalam konteks ini, negara harus menyiapkan aturan main yang jujur, adil, dan dapat dipercaya agar kebahagiaan di level komunitas bisa diperoleh secara kolektif. Hadirnya aturan main ini juga memberikan jaminan dan peluang yang sama kepada setiap warga negara untuk mengambil peran di ruang-ruang publik.

Ketiga, kebahagiaan jiwa yang rasional atau intelektual (as-sa’adat-u al-quswa). Pada level kebahagiaan ini, seseorang memiliki kecakapan dalam berpikir logis dan tidak mudah termakan hoaks. Caranya bersikap terhadap realitas di sekelilingnya dipandu oleh akal budi dan tercermin di dalam perilakunya yang baik dan mulia. Pertanyaannya, bagaimana seorang pemimpin mesti mengambil peran di tengah beraneka ragamnya level kebahagiaan yang ingin diraih oleh setiap warganya?

Prasyarat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mengawali ikhtiar membersihkan jiwa bangsa adalah ia harus menempatkan diri di atas kepentingan negaranya. Tidak memihak kepada kepentingan keluarga maupun partai politik pengusungnya.

Kedua, seorang pemimpin harus memfokuskan perhatiannya kepada upaya peningkatan layanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan. Upaya ini bisa dimulai melalui penyediaan sistem jaminan sosial yang bisa diakses luas, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, tenaga pendidik dan kesehatan yang memiliki kualifikasi baik, dan penegak hukum yang jujur dan adil.

Pada akhirnya, Ramadan bukan sekadar ritual ibadah individu, melainkan momen revolusioner untuk membersihkan jiwa dari praktek membangun bangsa yang tidak disiplin dalam mengelola anggaran negara, ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam yang bisa berujung pada terkikisnya rasa persatuan, dan kendornya semangat perjuangan melawan penjajahan modern.

Inilah jalan pembersihan jiwa yang mesti dilakoni oleh para pemimpin dan segenap elemen bangsa ini untuk menapaktilasi spirit Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan hari ke-9 bulan suci Ramadan 1364 Hijriah.