Hari Migran Internasional, Pemerintah Diminta Perkuat Perlindungan Terhadap PMI
Kamis, 18 Desember 2025 - 18:49 WIB
loading...
Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) mendukung langkah Menteri PPMI Mukhtarudin perkuat perlindungan PMI. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Peringati Hari Migran Internasional, pemerintah diminta memberikan pendidikan vokasi dan perlindungan hukum kepada para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Tujuannya untuk melindungi para PMI muda dari ekspoitasi dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Hal itu dibahas dalam diskusi publik bertajuk “Vokasi dan Migrasi Aman 2026: Menyiapkan Generasi Muda Indonesia Menjadi Talenta Global yang Dilindungi Negara” yang digelar Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) di Jakarta Pusat.
Diskusi tersebut dihadiri ratusan peserta dari kalangan aktivis, akademisi, dan perwakilan pemerintah. Diskusi ini bertujuan memperkuat sinergi antara pendidikan vokasi dan perlindungan PMI. Hal ini sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto
Baca juga: 800 Pekerja Migran Indonesia di Sarawak Dapat Layanan Kesehatan Gratis dan Literasi Keuangan
Koordinator Nasional JAN Romadhon Jasn menekankan urgensi migrasi aman bagi generasi muda. “Kita harus memastikan bahwa talenta muda Indonesia tidak hanya kompetitif secara global, tetapi juga terlindung dari eksploitasi,” katanya, Kamis (18/12/2025).
Romadhon menyoroti peran negara dalam menyediakan pendidikan vokasi berkualitas dan mekanisme perlindungan hukum yang kuat, sebagai fondasi menuju target penempatan 500.000 PMI pada 2026.
Peduli Hukum Pekerja Migran Achmad Musa mengatakan, pentingnya pemahaman hukum terkait vokasi dan PMI. Menurutnya, banyak lulusan vokasi yang terjebak dalam kontrak kerja tidak adil karena kurangnya literasi hukum. “Pendidikan vokasi harus menyertakan modul hukum ketenagakerjaan internasional, agar PMI memahami hak mereka sejak dini,” tegasnya.
Baca juga: Satu Tahun Prabowo-Gibran Berangkatkan 272 Ribu PMI, Menteri P2MI: 181 Ribu Pekerja Profesional
Achmad mencontohkan kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang sering menimpa migran muda, dan mendorong integrasi kurikulum vokasi dengan regulasi BP2MI untuk mencegahnya.
Tokoh perempuan yang konsisten mengadvokasi isu gender dalam migrasi Nindi Arini menyoroti kerentanan perempuan migran, yang sering menghadapi diskriminasi dan kekerasan di negara tujuan.
“Generasi muda perempuan perlu dilengkapi dengan keterampilan vokasi yang inklusif, termasuk pelatihan anti-eksploitasi dan literasi keuangan,” paparnya.
Nindi menekankan perlunya kebijakan khusus untuk perempuan PMI, seperti akses remittance aman dan dukungan psikososial, agar mereka menjadi talenta global yang mandiri dan terlindungi.Nindi Arini menambahkan dukungan dengan menekankan perspektif gender dalam reformasi PPMI.
“Di bawah Menteri Mukhtarudin, kita harapkan kebijakan yang lebih sensitif terhadap perempuan migran, termasuk pencegahan TPPO berbasis gender,” ujarnya.
Nindi memuji komitmen menteri dalam diplomasi bilateral, yang telah menyelamatkan ratusan PMI dari kasus hukum di luar negeri, dan mendorong perluasan representasi politik bagi diaspora.
Pengamat migran independen Imam Rohmat menyoroti pentingnya program pascapenempatan, seperti reintegrasi PMI ke masyarakat Indonesia.
“Migrasi bukan sekadar pengiriman tenaga kerja, tapi investasi jangka panjang. Keberlanjutan ini bergantung pada kolaborasi antara vokasi, pemerintah, dan swasta,” jelasnya. Ia mengusulkan evaluasi berkala terhadap program SMK Go Global untuk memastikan adaptasi dengan dinamika pasar kerja global.
Poin-poin diskusi secara keseluruhan mendukung penguatan peran Menteri PPMI Mukhtarudin. Para narasumber sepakat kepemimpinan Mukhtarudin, yang baru dilantik September lalu, telah membawa angin segar melalui reformasi BP2MI. “Menteri Mukhtarudin harus terus memperbaiki sistem perlindungan PMI, mulai dari pra-keberangkatan hingga pemulangan,” ucapnya
Imam Rohmat menilai keberlanjutan sebagai kunci sukses kepemimpinan Mukhtarudin. “Penguatan PPMI harus mencakup monitoring jangka panjang, agar target 2026 tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas,” katanya. Ia mencontohkan potensi kolaborasi dengan negara mitra seperti Jepang dan Korea untuk pelatihan berkelanjutan, yang akan memperkuat posisi Indonesia sebagai penyedia talenta global.
Dalam diskusi tersebut, mereka menilai perlunya pembentukan daerah pemilihan khusus untuk PMI luar negeri dan evaluasi Bursa Kerja Khusus (BKK). Peserta sepakat bahwa acara ini menjadi momentum untuk mendorong pemerintah terus berinovasi. “Kami berkomitmen mendukung Menteri Mukhtarudin dalam mewujudkan migrasi aman dan bermartabat,” tegas Romadhon.
Hal itu dibahas dalam diskusi publik bertajuk “Vokasi dan Migrasi Aman 2026: Menyiapkan Generasi Muda Indonesia Menjadi Talenta Global yang Dilindungi Negara” yang digelar Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) di Jakarta Pusat.
Diskusi tersebut dihadiri ratusan peserta dari kalangan aktivis, akademisi, dan perwakilan pemerintah. Diskusi ini bertujuan memperkuat sinergi antara pendidikan vokasi dan perlindungan PMI. Hal ini sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto
Baca juga: 800 Pekerja Migran Indonesia di Sarawak Dapat Layanan Kesehatan Gratis dan Literasi Keuangan
Koordinator Nasional JAN Romadhon Jasn menekankan urgensi migrasi aman bagi generasi muda. “Kita harus memastikan bahwa talenta muda Indonesia tidak hanya kompetitif secara global, tetapi juga terlindung dari eksploitasi,” katanya, Kamis (18/12/2025).
Romadhon menyoroti peran negara dalam menyediakan pendidikan vokasi berkualitas dan mekanisme perlindungan hukum yang kuat, sebagai fondasi menuju target penempatan 500.000 PMI pada 2026.
Peduli Hukum Pekerja Migran Achmad Musa mengatakan, pentingnya pemahaman hukum terkait vokasi dan PMI. Menurutnya, banyak lulusan vokasi yang terjebak dalam kontrak kerja tidak adil karena kurangnya literasi hukum. “Pendidikan vokasi harus menyertakan modul hukum ketenagakerjaan internasional, agar PMI memahami hak mereka sejak dini,” tegasnya.
Baca juga: Satu Tahun Prabowo-Gibran Berangkatkan 272 Ribu PMI, Menteri P2MI: 181 Ribu Pekerja Profesional
Achmad mencontohkan kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang sering menimpa migran muda, dan mendorong integrasi kurikulum vokasi dengan regulasi BP2MI untuk mencegahnya.
Tokoh perempuan yang konsisten mengadvokasi isu gender dalam migrasi Nindi Arini menyoroti kerentanan perempuan migran, yang sering menghadapi diskriminasi dan kekerasan di negara tujuan.
“Generasi muda perempuan perlu dilengkapi dengan keterampilan vokasi yang inklusif, termasuk pelatihan anti-eksploitasi dan literasi keuangan,” paparnya.
Nindi menekankan perlunya kebijakan khusus untuk perempuan PMI, seperti akses remittance aman dan dukungan psikososial, agar mereka menjadi talenta global yang mandiri dan terlindungi.Nindi Arini menambahkan dukungan dengan menekankan perspektif gender dalam reformasi PPMI.
“Di bawah Menteri Mukhtarudin, kita harapkan kebijakan yang lebih sensitif terhadap perempuan migran, termasuk pencegahan TPPO berbasis gender,” ujarnya.
Nindi memuji komitmen menteri dalam diplomasi bilateral, yang telah menyelamatkan ratusan PMI dari kasus hukum di luar negeri, dan mendorong perluasan representasi politik bagi diaspora.
Pengamat migran independen Imam Rohmat menyoroti pentingnya program pascapenempatan, seperti reintegrasi PMI ke masyarakat Indonesia.
“Migrasi bukan sekadar pengiriman tenaga kerja, tapi investasi jangka panjang. Keberlanjutan ini bergantung pada kolaborasi antara vokasi, pemerintah, dan swasta,” jelasnya. Ia mengusulkan evaluasi berkala terhadap program SMK Go Global untuk memastikan adaptasi dengan dinamika pasar kerja global.
Poin-poin diskusi secara keseluruhan mendukung penguatan peran Menteri PPMI Mukhtarudin. Para narasumber sepakat kepemimpinan Mukhtarudin, yang baru dilantik September lalu, telah membawa angin segar melalui reformasi BP2MI. “Menteri Mukhtarudin harus terus memperbaiki sistem perlindungan PMI, mulai dari pra-keberangkatan hingga pemulangan,” ucapnya
Imam Rohmat menilai keberlanjutan sebagai kunci sukses kepemimpinan Mukhtarudin. “Penguatan PPMI harus mencakup monitoring jangka panjang, agar target 2026 tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas,” katanya. Ia mencontohkan potensi kolaborasi dengan negara mitra seperti Jepang dan Korea untuk pelatihan berkelanjutan, yang akan memperkuat posisi Indonesia sebagai penyedia talenta global.
Dalam diskusi tersebut, mereka menilai perlunya pembentukan daerah pemilihan khusus untuk PMI luar negeri dan evaluasi Bursa Kerja Khusus (BKK). Peserta sepakat bahwa acara ini menjadi momentum untuk mendorong pemerintah terus berinovasi. “Kami berkomitmen mendukung Menteri Mukhtarudin dalam mewujudkan migrasi aman dan bermartabat,” tegas Romadhon.
(cip)
Lihat Juga :
