Fraksi PKB Siap Dukung Kebijakan Pemerintah Tangani Corona

JAKARTA - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR siap mendukung seluruh kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pandemi virus Corona.

Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, dukungan DPR sebagai salah satu elemen penting dalam pembuat regulasi sangat diperlukan di tengah kondisi bangsa yang dilanda wabah Corona.

"Kita posisinya sebagai DPR, kita sepakat Fraksi PKB apa pun dalam kondisi sulit seperti ini, pemerintah membutuhkan support untuk melegitimasi apa yang dilakukan, baik supporting secara regulasi dan lain sebagainya. Itu perlu kita lakukan secepatnya," tutur Cucun di Jakarta, Selasa (31/3/2020).

Sebelumnya, Cucun juga menyampaikan itu dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019–2020 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 30 Maret 2020. (Baca Juga: Jokowi: Keringanan Kredit Bagi Pekerja Informal Berlaku April)

Setelah pembukaan masa sidang, seluruh pembahasan di DPR mengenai langkah pemerintah dalam menanggulangi Corona akan didukung PKB, termasuk mengenai realokasi anggaran.

Menurut dia, saat ini pemerintah juga masih mencari skema untuk refocussing APBN yang juga perlu mendapatkan persetujuan DPR.

"Yang paling penting semua apa pun (kebijakan yang diambil pemerintah) segera setelah pembukaan ini, Fraksi PKB mendukung langkah-langkah pemerintah. Kita support," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan akan fokus menangani Corona dan mencari formulasi membantu pemerintah mengatasi dampak-dampak wabah tersebut, terutama dampak sosial ekonominya.

“Misalnya, desain APBN sudah tidak sesuai asumsi-asumsi yang digunakan. Karenanya, butuh penyesuaian dan perubahan baik dari sisi penerimaan, belanja dan pembiayaan yang fokusnya pada penanganan wabah corona serta penanggulangan dampak sosial dan ekonominya,” tutur Puan.

Puan menambahkan, DPR akan memberikan dukungan penanganan pandemi Corona melalui fungsi-fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan agar masyarakat terlindungi dari aspek kesehatan maupun ekonomi.