Zulhas Temui Jokowi, PKB Yakin Bukan Soal PAN Gabung Pemerintah
Zulhas Temui Jokowi, PKB Yakin Bukan Soal PAN Gabung Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakin bahwa pertemuan antara Ketua Umum PAN terpilih Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta pada Jumat (6/3) pagi tadi hanya sekadar membahas soal pengesahan kepengurusan PAN pasca Kongres V PAN 10-12 Februari lalu di pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). PKB menilai belum membahas soal PAN ingin bergabung dengan koalisi pemerintah.
“Itu kan komunikasi politik pasca Kongres. Saya yakin itu silahturahmi punya manfaat bagi keduanya. Saya yakin Pak Zulkifli sedang ngurus SK Kumham (Surat Keputusan Kemenkumham), sedang urus SK Kumham,” ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (6/3/2020). (Baca juga: Zulhas Temui Jokowi, PPP Singgung Sehat Tidaknya Demokrasi Koalisi Gemuk )
Kemudian, Jazilul melanjutkan, Jokowi juga sedang memasukkan berbagai macam draf Rancangan Undang-Undang (RUU). Sehingga, pertemuan itu menjadi ajang tukar pikiran antara keduanya.
“Pak Jokowi sedang memasukan draf UU macam-macam yang dari pemerintah. Di situ terjadi saling tukar pikiran menurut saya,” jelasnya.
Soal bahwa Zulhas membicarakan soal masuknya PAN ke pemerintah, Wakil Ketua MPR ini yakin bahwa pembicaraannya belum sampai ke situ. “Saya yakin nggak sampai di situ, masih,” jawabnya.
Menurut Jazilul, pembicaraan antara keduanya masih soal seputar Kongres V PAN di mana dalam perhelatan itu terjadi saling lempar kursi. Menurutnya masih jauh jika membicarakan soal PAN masuk ke koalisi pemerintah meskipun peluang itu ada.
“Masih jauh, tapi bahwa terbuka untuk itu (masuk koalisi pemerintah) untuk membangun Indonesia saya pikir enggak ada masalah. Kan enggak ada koalisi-koalisi sekarang,” terang Jazilul.
Soal sikap PKB jika PAN bergabung, dia menuturkan bahwa itu hak prerogatif presiden dan jika memang PKB bersikap, hal itu biar dijawab langsung oleh Ketua Umum PKB. Kecuali, jika memang dirinya diberi hak untuk menyatakan pendapat atau sikap soal ini. (Baca juga: Pertemuan Airlangga-SBY Tak Bahas Kemungkinan Gabung Koalisi Jokowi )
“Kalau presiden tidak, ikut saja kita, itu bagian otoritas bagian hak prerogatif presiden. Kan PKB enggak pernah neko-neko, kalau presiden mau apa, mau A kita dukung A,” tandasnya.
“Itu kan komunikasi politik pasca Kongres. Saya yakin itu silahturahmi punya manfaat bagi keduanya. Saya yakin Pak Zulkifli sedang ngurus SK Kumham (Surat Keputusan Kemenkumham), sedang urus SK Kumham,” ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (6/3/2020). (Baca juga: Zulhas Temui Jokowi, PPP Singgung Sehat Tidaknya Demokrasi Koalisi Gemuk )
Kemudian, Jazilul melanjutkan, Jokowi juga sedang memasukkan berbagai macam draf Rancangan Undang-Undang (RUU). Sehingga, pertemuan itu menjadi ajang tukar pikiran antara keduanya.
“Pak Jokowi sedang memasukan draf UU macam-macam yang dari pemerintah. Di situ terjadi saling tukar pikiran menurut saya,” jelasnya.
Soal bahwa Zulhas membicarakan soal masuknya PAN ke pemerintah, Wakil Ketua MPR ini yakin bahwa pembicaraannya belum sampai ke situ. “Saya yakin nggak sampai di situ, masih,” jawabnya.
Menurut Jazilul, pembicaraan antara keduanya masih soal seputar Kongres V PAN di mana dalam perhelatan itu terjadi saling lempar kursi. Menurutnya masih jauh jika membicarakan soal PAN masuk ke koalisi pemerintah meskipun peluang itu ada.
“Masih jauh, tapi bahwa terbuka untuk itu (masuk koalisi pemerintah) untuk membangun Indonesia saya pikir enggak ada masalah. Kan enggak ada koalisi-koalisi sekarang,” terang Jazilul.
Soal sikap PKB jika PAN bergabung, dia menuturkan bahwa itu hak prerogatif presiden dan jika memang PKB bersikap, hal itu biar dijawab langsung oleh Ketua Umum PKB. Kecuali, jika memang dirinya diberi hak untuk menyatakan pendapat atau sikap soal ini. (Baca juga: Pertemuan Airlangga-SBY Tak Bahas Kemungkinan Gabung Koalisi Jokowi )
“Kalau presiden tidak, ikut saja kita, itu bagian otoritas bagian hak prerogatif presiden. Kan PKB enggak pernah neko-neko, kalau presiden mau apa, mau A kita dukung A,” tandasnya.
(kri)
Explore More