alexametrics

Jokowi Soroti Pemborosan Anggaran Data Center di Instansi Pemerintah

loading...
Jokowi Soroti Pemborosan Anggaran Data Center di Instansi Pemerintah
Presiden Joko Widodo. Foto: dok/SINDOphoto
A+ A-
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti adanya dugaan pemborosan anggaran atas keberadaan data center di instansi pemerintah. Menurut Jokowi, data center yang ada di instansi pemerintah terlalu banyak.

Presiden pun menginginkan adanya integrasi data center instansi pemerintah dengan membangun pusat data nasional. Menurut dia, pusat data sudah dimulai dengan satu peta dan harus dikembangkan lagi. “Ini sangat penting untuk dilakukan karena berdasarkan hasil survei di Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2018 terdapat kurang lebih 2.700 pusat data yang tersebar di 630 instansi baik pusat maupun daerah,” tandas Presiden saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, dengan jumlah tersebut setiap instansi pemerintah memiliki sedikitnya 4 data center. Adapun pemanfaatnya rata-rata baru 30% dari kapasitas. Jokowi menilai kondisi ini menunjukkan adanya indikasi duplikasi anggaran. “Secara nasional, utilisasi pusat data dan perangkat keras juga hanya mencapai rata-rata 30% dari kapasitas. Fakta ini mengindikasikan terjadinya duplikasi anggaran belanja teknologi informasi dan komunikasi karena setiap kementerian mengembangkan pusat datanya sendiri-sendiri,” ujarnya.



Hal ini ke depan harus dihindari dengan mengembangkan pusat data. Selain itu harus digenjot pemanfaatannya. “Itu harus diakhiri dengan mengambangkan pusat data terintegrasi dan hasil sinkronisasi seluruh kementerian/lembaga,” tandasnya.

Selain efisiensi anggaran, pengembangan pusat data nasional ini akan sangat bermanfaat bagi perusahaan rintisan lokal. Sebab saat ini banyak perusahaan rintisan lokal yang masih banyak menggunakan pusat data di luar negeri. “Padahal kalau ada data center di Indonesia akan banyak manfaatnya. Lebih cepat, lebih aman, dan membantu untuk local troubleshooting dalam pengembangan sistem yang bisa dilalukan dengan lebih cepat,” ungkapnya.

Terlebih Jokowi menyebut banyak pemain global seperti Microsoft, Amazon, Alibaba, dan Google berinvestasi mengembangkan pusat datanya di Tanah Air. Menurut dia, ketertarikan pemain global tersebut karena Indonesia memiliki beberapa kelebihan. “Ini karena melihat negara kita memiliki daya tarik, memiliki potensi besar, dan kita punya ekosistem startup paling aktif di Asia Tenggara dengan market digital terbesar. Karena itu saya selalu menekankan kita jangan hanya jadi penonton,” ujarnya.

Dia pun memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan regulasi yang berisi aturan main mengenai investasi data center yang ingin masuk ke Indonesia. Dia juga menekankan dalam aturan tersebut harus dipastikan investasi data center di Indonesia memberikan nilai tambah. Baik dalam hal pelatihan digital talent, pengembangan pusat riset, kerja sama dengan pemain-pemain nasional maupun dalam sharing pengetahuan dan teknologi.

“Kita juga ingin mendorong munculnya pemain nasional dalam pengembangan data center. Mulai dari BUMN telekomunikasi sampai swasta sudah mulai bergerak ke bisnis data center,” katanya.

Dia juga minta agar disiapkan perlindungan terhadap data-data pribadi dan keamanan data. Pasalnya hal ini berkaitan dengan kedaulatan data. Seperti diketahui regulasi mengenai perlindungan data pribadi saat ini sudah diusulkan pemerintah ke DPR. “RUU Perlindungan Data Pribadi juga menjadi jalan keluar dan solusi atas banyaknya pengaturan data pribadi dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada. Ada kurang lebih mungkin 32 regulasi yang mengatur data pribadi,” ungkapnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti perintah Presiden untuk mengintegrasikan pusat data seluruh instansi. Menurut dia, pemerintah menargetkan tahun 2023 pusat data nasional dapat diselesaikan. “Kita harapkan di tahun 2020 ini bisa kita lakukan konsolidasi aplikasi dan data, standardisasi, pelelangan proyek, ketersediaan lahan, dan pembiayaan. Pada 2023 integrasi data center pemerintah bisa dilakukan,” tandasnya.

Dia mengakui proses integrasi ini tidaklah mudah dilakukan. Selain jumlahnya banyak, beberapa data center tidak memenuhi standar yang ditetapkan. “Standarnya itu TIA-942 dan uptime institute. Karena data yang tersebar ini susah dilakukan konsolidasi datanya, susah digunakan dalam rangka pengambilan kebijakan karena tersebar di 2.700 data center,” ungkapnya.

Di sisi lain pemerintah juga masih mencari lokasi pusat data yang tepat. Sebelumnya pemerintah berencana membuat pusat data di empat kota, yakni Jakarta, Batam, Manado, dan Jatiluhur. Namun karena mahal, kemungkinan hanya akan ada di dua kota saja.

“Itu mahal sekali karena transmisinya ke mana-mana. Jadi kita lihat dua kota saja. Jakarta yang pusat data sekarang ini ada dan di ibu kota negara baru. Karena di ibu kota negara baru itu full digital dan di Kalimantan sudah ada landed zone-nya, ada fiber optik kabel laut yang sudah masuk ke situ. Ini sudah kita studi, mudah-mudahan final dan pelelangan, pembiayaan bisa dilakukan,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPR Abdul Kadir Karding menilai gagasan Jokowi untuk membangun satu sistem pusat data yang terintegrasi sangat tepat sehingga bisa lebih efektif. Dengan penyatuan data center, ke depan setiap instansi atau lembaga memiliki rujukan data yang sama, tidak berbeda-beda seperti yang ada saat ini.

“Langkah penyatuan data center itu di satu titik juga bisa lebih murah karena investasinya tersentral hanya pada satu titik dan berikutnya kita akan memiliki kepastian keyakinan bahwa data-data yang muncul atau yang dipakai untuk pengambilan kebijakan itu betul-betul data yang valid, tidak berbeda antara satu instansi dan instansi lain,” tandas politikus PKB itu.

Dengan begitu, kata Karding, dampak ke depan akan memberikan kemudahan dalam mengontrol perkembangan pengambilan kebijakan baik di tingkatan nasional dan pengambilan kebijakan-kebijakan di daerah. Dengan adanya data yang tersentral, ketika ada penyalahgunaan data juga bisa dikontrol. Apalagi kalau nantinya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi secara paralel dapat disahkan.

Dia mencontohkan adanya kasus penggunaan identitas data seseorang yang dia tidak tahu-menahu, tetapi namanya digunakan sebagai peminjam uang di bank. “Sekali lagi langkah Pak Jokowi ini sangat baik,” tandasnya. (Dita Angga/Abdul Rochim)
(ysw)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak