Kepatuhan Hukum dan Aturan Jamin Suksesnya Reformasi Birokrasi

JAKARTA - Pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian integral dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi semua warga negara sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat memberikan Kuliah Umum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STHI) Bintuni Manokwari, Papua Barat, beberapa hari lalu.
Menurut Tjahjo, saat ini, Indonesia menghadapi tantangan yang intensif dan kompleks. Hal ini antara lain disebabkan pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu visi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk menjawab tantangan perkembangan zaman. Reformasi birokrasi merupakan bagian penting untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada, yaitu dengan menghapus pola pikir linier, monoton, dan terjebak dalam zona nyaman.

Tjahjo mengatakan, pemerintah saat ini berupaya untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi. Langkah-langkah strategis yang dilakukan antara lain mencakup meningkatkan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui restrukturisasi ASN, penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan regulasi (regulatory reform), memperkuat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)-Pemerintahan berbasis Digital (Digital Government). (Baca Juga: Kemenpan RB Selesaikan Petunjuk Pemangkasan Pejabat Eselon III dan IV).

"Keempat dasar langkah strategis tersebut di atas merupakan implementasi dari visi misi Kabinet Indonesia Maju yang perlu kita follow up dan ditingkatkan pelaksanaannya agar proses reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik," ujarnya.