alexametrics

Tanggapi Muhadjir, DPR Minta Pemerintah Buat Strategi Atasi Kemiskinan

loading...
Tanggapi Muhadjir, DPR Minta Pemerintah Buat Strategi Atasi Kemiskinan
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tubagus Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah menyiapkan strategi memberantas kemiskinan. Foto/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Komisi VIII DPR angkat suara soal anjuran Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi bahwa orang kaya sebaiknya menikahi orang miskin untuk menekan angka kemiskinan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tubagus Ace Hasan Syadzily menilai pernyataan Muhadjir itu tidak tepat disampaikan pada tempatnya meskipun sekedar selingan. (Baca juga: Soal Usulan Nikah si Kaya dan Miskin, Netizen: Bingung Tinggal di Indonesia)

“Sebetulnya pernyataan itu tidak tepat disampaikan. Tidak pada tempatnya menyampaikan pernyataan itu. Walaupun Pak Menko menyampaikan bahwa pernyataan itu intermezzo,” kata Ace saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Jumat (21/2/2020).



Menurut politisi Partai Golkar ini, soal memilih jodoh itu urusan pribadi setiap orang dan negara tidak perlu ikut campur. Dan ajaran Islam tentang perjodohan sekufu’ juga tak harus dimaknai sebagai kesalahan penafsiran.

Sehingga, Ace meminta kepada pemerintah untuk mencari cara dan strategi jitu dalam memberantas kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan menyejahterakan rakyat di Tanah Air. “Lebih baik pemerintah mencari cara dan strategi yang tepat agar bagaimana kita dapat menangggulangi kemisikanan, mengatasi ketimpangan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan menyejahterakan rakyat,” desak Ace.

Dia menambahkan, memutus rantai kemiskinan itu juga bisa dilakukan dengan memberikan akses kepada rakyat miskin melalui pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja, keterampilan berusaha atau kewirausahaan. “Itu cara yang paling tepat untuk memutus kemiskinan,” tandasnya
(cip)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak