alexametrics

Wakil Ketua MPR Apresiasi Wacana Kapolri Angkat Polwan Jadi Kapolda

loading...
Wakil Ketua MPR Apresiasi Wacana Kapolri Angkat Polwan Jadi Kapolda
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengapresiasi kejelian Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz dalam mencermati kapasitas dan kapabilitas polisi perempuan untuk dipromosikan sebagai kapolda. Foto/Dok. SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengapresiasi kejelian Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz dalam mencermati kapasitas dan kapabilitas polisi perempuan untuk dipromosikan sebagai kapolda. Sekalipun 10 tahun lalu telah ada polisi perempuan polisi yang menjabat Kapolda.

"Saya mengapresiasi Polri yang menerapkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam menjalankan karier di institusinya," kata Lestari kepada wartawan, Jumat (14/2/2020).

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menaikkan pangkat 2 angggota polisi wanita (polwan). Keduanya yakni mantan calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Pol Sri Handayani dan Brigjen Pol Apriastini Bakti Bugiansri. Kapolri memberi sinyal bukan tidak mungkin akan mengangkat polwan sebagai kapolda. (Baca juga: 42 Pati Naik Pangkat, Kapolri Beri Sinyal Polwan Bakal Jabat Kapolda)



Sebelumnya di lingkungan Polri, pemberdayaan dan kesetaraan perempuan dalam hal karier memang sudah terlihat. Salah satunya dengan ditunjuknya Brigjen (Purn) Rumiah Kartoredjo sebagai Kapolda Banten pada Januari 2008 sampai Februari 2010.

Menurut perempuan yang akrab disapa Rerie ini, keberadaan polwan yang menjadi jenderal merupakan salah satu bukti keseriusan dan political will Polri dalam mengedepankan kesetaraan gender dalam pemberdayaan sumber daya manusia di lingkungan Bhayangkara Negara itu. “Bila tiga bulan mendatang ada perempuan yang menjabat kapolda, hal itu mencerminkan konsistensi institusi kepolisian dalam upaya pemberdayaan perempuan,” tutur legislator NasDem ini.

Ketua Indonesian Female Lawyer Club (IFLC) Nur Setia Alam mengatakan, kebijakan mengangkat polwan menjadi kapolda adalah sesuatu yang baik dan cerminan bahwa Kapolri memberi kesempatan kepada polwan untuk menunjukkan kesetaraan gender. Hal ini seiring dengan perkembangan zaman serta melaksanakan amanah dari Pancasila dan UUD 1945. Yakni perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama.

“Kalau bisa jangan hanya sebatas kapolda, kalau bisa suatu saat ada kapolri dari kaum perempuan. Sehingga kesan Tirani Patriakhi bisa terpecahkan,” kata Nur Setia.

Nur berpendapat, dengan memberikan polwan posisi ini, Kapolri akan menjadi perpanjangan tangan dari kehendak presiden dalam masalah kesetaraan gender yang saat ini sedang digaungkan, sehingga apa yang dilakukannya layak diacungkan jempol. Namun Nur masih prihatin dengan jumlah jenderal perempuan di Indonesia masih dirasa sangat kecil dibandingkan kaum laki-laki. Apalagi jumlahnya kurang dari 10 % jumlah jenderal yang ada.

Dia juga berharap seyogyanya Polri segera membentuk Badan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Unit ini dipimpin jenderal perempuan. “Tak hanya PPA, Direktorat Siber juga perlu segera dibentuk dan biar lembaga itu dipimpin oleh polisi perempuan. Sehingga kasus-kasus perempuan yang menjadi korban kejahatan siber mendapat perhatian khusus dari jenderal perempuan yang mengemban tugas ini,” kata Wakil Bendahara Peradi ini.
(poe)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak