alexametrics

Ini Tahapan yang Dijalani Puan Maharani hingga Raih Gelar Doktor Kehormatan Undip

loading...
Ini Tahapan yang Dijalani Puan Maharani hingga Raih Gelar Doktor Kehormatan Undip
Penganugerahan Doctor Honoris Causa Puan Maharani di Auditorium Prof Soedarto Kampus Undip Tembalang, Semarang, Jumat (14/2/2020). Foto/SINDOnews/Ahmad Antoni
A+ A-
SEMARANG - Universitas Diponegoro (Undip) menganugerahi gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Penganugerahan dilangsungkan di Auditorium Prof Soedarto Kampus Undip Tembalang, Semarang, Jumat (14/2/2020).

Rektor Undip, Prof Yos Johan Utama menjelaskan bahwa penganugerahan yang diberikan tersebut bukan penghargaan yang main-main. "Selama 63 tahun Universitas Diponegoro berdiri, baru 13 orang yang menerima gelar Doktor Honoris Causa. Dan untuk mendapatkan gelar tersebut, prosesnya lumayan panjang," jelas Prof Yos.

Rektor Undip mengungkapkan terdapat sejumlah proses tahapan yang harus dilakukan untuk akhirnya dirinya dapat menandatangani surat keputusan penyerahan gelar Doktor Honoris Causa kepada Puan Maharani.



"Sejumlah review dilakukan oleh tim, mulai dari review di tingkat fakultas pengusul. Setelah proses di fakultas, masuk ke Senat kampus prosesnya bukan seminggu atau dua minggu tapi lama. Di sana dinilai lagi, di-review lagi, alhamdulillah kemudian naik untuk memperoleh persetujuan Senat Akademik yang anggotanya sebagian besar merupakan guru-guru besar," jelasnya.

Dia menjelaskan dari tahap persetujuan tersebut hampir tak ada satu pun yang tidak setuju. Hal itu menandakan Puan Maharani memenuhi kapasitas dan kapabilitas mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa.

Menurutnya, Puan telah memenuhi prasyarat untuk memperoleh gelar Doktor Honoris Causa yakni, memiliki peran besar dalam kebijakan penyusunan sejumlah produk hukum. Antara lain Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan Konflik Sosial.

"Bu Puan juga direkomendasikan banyak pihak, seperti Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Budayawan Mohammad Sobary," sebutnya.
(kri)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak