alexametrics

Komisi IX DPR Kritisi Kebijakan Mendikbud Soal Pemetaan SDM

loading...
Komisi IX DPR Kritisi Kebijakan Mendikbud Soal Pemetaan SDM
Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah menyoroti kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim. Foto/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah menyoroti kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Dia khawatir, kebijakan-kebijakan Mendikbud mubazir dan tidak efektif menyusul adanya persoalan mendasar terkait pemetaan sumber daya manusia (SDM) yang belum tuntas.

Menurut legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Bandung dan Kota Cimahi itu, banyak kebijakan Mendikbud yang bertujuan untuk mendorong kemunculan SDM unggul masa depan, seperti revitalisasi pendidikan vokasi, asesmen karakter dan talenta peserta didik, penataan sistem di perguruan tinggi, hingga link and match dunia kampus dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). "Namun sayangnya, pertanyaan mendasar terkait profil SDM kita di dalam dunia pendidikan belum ada," ungkap Ledia dalam keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Rabu (29/1/2020).

Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut, pemetaan SDM penting dituntaskan karena menjadi landasan strategi kebijakan yang akan digulirkan. "Perwujudan program pemetaan karakter dan talenta peserta didik misalnya, siapa yang akan melakukan? link and match dunia kampus dengan DUDI, apa saja yang dibutuhkan? berapa banyak? mana yang sudah tersedia dan belum?. Lalu, kebijakan merdeka belajar hingga tiap perguruan tinggi bisa membuka prodi baru, maka kebutuhan apa yang ada? apa yang tersedia? berapa banyak?" paparnya.



Menurut Ledia, jika persoalan pemetaan SDM pendidikan belum dituntaskan, program-program yang bagus itu dikhawatirkan mubazir dan tidak efektif karena belum terlihat apa yang dibutuhkan, apa yang tersedia, siapa pelaksana, siapa pengawas, berapa banyak, dan lain-lain. "Tanpa pemetaan SDM ini pula, lulusan SMK dan Prodi-prodi di kampus bisa tidak sesuai kebutuhan riil masyarakat di sekitarnya," jelasnya.

Ledia mencontohkan, program studi terkait kesehatan yang dimoratorium karena anggapan bahwa tenaga medis sudah terlalu banyak. Kenyataannya, kata Ledia, Provinsi Papua dan wilayah timur Indonesia lainnya masih kekurangan banyak tenaga kesehatan. Tidak hanya dokter, melainkan bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lain. "Sementara meminta tenaga kesehatan dari katakanlah Jawa untuk bertugas di Papua ternyata juga tidak mudah," imbuhnya.

Oleh karena itu, Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini meminta Kemendikbud segera melakukan pemetaan SDM seiring perencanaan kebijakan program yang akan digulirkan. "Sebab, kita tentu sama berharap program-program baik untuk pencapaian SDM unggul masa depan itu bisa terlaksana dengan tepat guna, tepat sasaran, dan sesuai anggaran," katanya.
(cip)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak