PKB Minta Masalah Jiwasraya Diselesaikan Paling Lama Setahun

JAKARTA - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR meminta kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) diselesaikan paling lambat selama satu tahun. Maka itu, upaya menyelesaikan masalah tersebut diminta segera dimulai.

"Mestinya satu tahun selesai ini. Maka kami minta sesegera mungkin dimulai. Akhir Februari ini sudah mulai dicicil," kata Anggota Komisi VI DPR dari PKB, Nasim Khan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Legislator asal daerah pemilihan Jawa Timur III ini mengakui, pemerintah sudah melakukan langkah serius dalam menjelaskan permasalahan Jiwasraya. Untuk itu, dia berharap jangan ada penundaan jika memang sudah ada solusi.

Dia melanjutkan, pemerintah sendiri masih menyiapkan skema penyelamatan untuk pemegang polis selambat-lambatnya pada Maret 2021.

"Kalau bisa selesai Februari 2021, jangan maret," katanya. (Baca Juga: SBY Beberkan Kasus Jiwasraya: Kebenaran Akan Datang, Lambat tapi Pasti)

Adapun Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan kementerian lembaga terkait lainnya untuk menentukan solusi terbaik dalam penyelamatan pemegang polis.

"Kita berprasangka baik bahwa pemerintah berkomitmen mencari solusi terbaik untuk penyelamatan pemegang polis Jiwasraya. Untuk itu, sebaiknya start mulai Februari itu dicicil," imbuhnya.

Dia berharap pemerintah bisa meningkatkan koordinasi dengan DPR, khususnya Panja Permasalahan Asuransi Jiwasraya di Komisi VI DPR. Terkait rencana pemerintah membentuk holding asuransi dan penjaminan, dia mengaku selama itu bisa memberi solusi, maka sah-sah saja.

"Holding asuransi tentunya harus dapat membenahi tata kelola perusahaan asuransi. Termasuk dalam hal pengelolaan investasi, perhitungan aktuarial produk, dan fungsi-fungsi compliance and risk management," tuturnya.