alexametrics

Di Acara BNPT, Mahfud MD Paparkan Soal Radikalisme dan Terorisme

loading...
Di Acara BNPT, Mahfud MD Paparkan Soal Radikalisme dan Terorisme
Hadir dalam kegiatan itu antara lain Menko Polhukam Mahfud MD, Kepala BNPT Suhardi Alius, Menpan RB Tjahjo Kumolo dan sejumlah perwakilan lainnya. (Foto/Rakhmatulloh/SINDOnews)
A+ A-
JAKARTA - Menko Polhukam, Mahfud MD menghadiri kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

Hadir dalam kegiatan itu antara lain Kepala BNPT, Suhardi Alius, Menpan RB Tjahjo Kumolo dan sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga lainnya.

(Baca juga: Kapolri Tegaskan TNI Dukung Penuh Pengamanan Pilkada 2020)

Mahfud mengatakan, perjanjian kinerja tersebut yang biasanya dan jatuh antara dua pihak dari subjek hukum yang berbeda, namun menjadi penting perjanjian di dalam internal BNPT antara institusi dengan orang-orangnya untuk menegaskan, komitmen bahwa pemberantasan terorisme itu akan dilakukan dengan ungguh-sungguh.



"Penting ini dikemukakan di dalam bicara soal teororisme itu di Indonesia itu selalu dikaitkan dengan istilah radikalisme. Sehingga karena radikalisme itu bertaut dengan terorisme dan radikalisme," kata Mahfud dalam sambutannya.

"Dan yang dipakai di dalam pengertian BNPT yang digali dari UU Nomor 5 selalu bertaut dengan keinginan atau sikap untuk anti Pancasila intoleran dan sebagainya," tambahnya.

Kata Mahfud, kerap kali membahas tentang terorisme di Indonesia, maka selalu mengacu pada istilah radikalisme yang digunakan sebagai rujukan.

Bahkan Mahfud mengatakan, pemerintah kerap dituding oleh sejumlah narasumber di sebuah acara talkshow dengan menyebut pemerintah tidak paham dengan istilah radikal.

Bagi Mahfud, radikal itu suatu pemikiran yang mendasar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang secara filosofis benar, sehingga solusinya mendasar untuk tujuan kebaikan yang substantif harus diberikan.

"Itu arti radikal dalam kamus yang sama di dalam sebuah isi dalam bahasa Inggris kamus juga kadang kala satu kata artinya sampai 5 beda-beda. Kalau menghadapi satu istilah yang kemudian artinya diperdebatkan yang mana yang dipakai, yang dipakai adalah kalau dari segi hukum apa yang diarti kan tentang itu dalam Undang-undang," papar Mahfud.

Menurut dia, sekian banyak istilah radikalisme yang dipakai adalah Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018, yang disebutkan suatu tindakan kekerasan untuk anti pemerintah, anti-NKRI, antiideologi toleran sehingga semua orang dianggap salah. Mantan Ketua MK itu menegaskan, pengertian tersebut ada di dalam UU tersebut.

"Di dalam UU itu, UU Nomor 5 Tahun 18 kata radikal itu artinya itu tadi yang dikutip Pak Suhardi (Kepala BNPT) di pedomannya itu. Itu kan sudah ada. apakah itu ngarang, ndak itu sudah ada di UU Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 39 Pasal 43A dan sebagainya Itu ada istilah kontra radikalisasi ada istilah terpapar ada istilah deradikalisasi," beber Mahfud.
(maf)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak