alexametrics

Was-was Indonesia Emas

loading...
Was-was Indonesia Emas
Arif Budi Rahman, Peneliti di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan. Dokumen/SINDOnews
A+ A-
Arif Budi RahmanPeneliti di Badan Kebijakan

Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan

Presiden Joko Wi­do­do telah me­ne­tap­kan lima agen­da prioritas pada masa kepe­mim­pin­an­nya lima ta­hun mendatang. Satu di antara agenda tersebut adalah membangun sumber daya manusia (SDM). Di dalam Rencana Pembangunan Jang­ka Menengah Nasional (RP­JMN) 2020-2024 juga dit­e­kan­kan komitmen pada pem­ba­ngun­an SDM yang sehat, cer­das, adaptif, dan inovatif.



Kendati tidak jelas benar apa yang dimaksud dengan inovatif, setidaknya banyak rujukan literatur dan praktik baik (best practice) di berbagai negara yang menunjukkan be­ta­pa penting inovasi dan kre­ati­vitas dalam mendorong per­tumbuhan ekonomi berkelan­jutan.

Tentang inovasi, Iftekhar Hasan dan Christopher Tucci dalam The Innovation-Economic Growth Nexus: Global Evidence (2010) yang melakukan me­ta­ri­set di 58 negara antara 1980-2003 menemukan hubungan positif antara inovasi (diukur dari jumlah paten) dan per­tum­uhan ekonomi suatu ne­gara.

Daya inovasi itu sendiri ti­dak lepas dari ide-ide kreatif yang relatif baru dan imple­men­tatif (Roy Chua dan Jerry Zremski, 2016). Dengan kata lain, inovasi tidak terlepas dari kualitas modal manusia (hu­man capital), yakni tingkat pen­di­dikan dan kesehatan war­ga­nya.

Agar bonus demografi yang posisi puncaknya akan ber­lang­sung pada 2021-2024 da­pat dimanfaatkan mak­si­mal, kua­litas SDM menjadi niscaya. Da­lam kon­teks Indonesia, tan­tangan gan­da menjadi san­dungan utama, yakni kualitas pendidikan ren­dah dan per­sentase stunting yang masih tinggi.

Kecukupan keteram­pilan (skill adequacy) te­naga kerja Indonesia masih di­do­minasi tenaga kerja ber­pen­­didikan SMP ke bawah. Tam­bahan pula, saat ini satu dari tiga balita Indonesia meng­alami kondisi stunting yang ber­dam­pak pada tingkat kecerdasan, produktivitas ren­dah, dan ke­ren­tanan terhadap penyakit de­generatif saat dewasa.

Mewujudkan mimpi Indo­ne­sia emas 2045 sebagai lima besar kekuatan ekonomi dunia dengan produk domestik bruto 7 triliun dolar AS tampaknya masih menyisakan harap-harap cemas. Hal ini tidak lepas dari berbagai indikator capaian yang masih memprihatinkan.

Misalnya, kendati puncak bo­nus demografi tinggal satu ta­hun lagi kita tapaki, kualitas mo­dal manusia Indonesia ma­sih jauh dari memadai. Pa­da­hal, target pertumbuhan eko­no­mi rata-rata 5% sampai 6% per tahun mensyaratkan tena­ga kerja piawai dan pro­duk­ti­vi­tas mumpuni.

Laporan indeks kualitas SDM yang dirilis bersamaan dengan sidang tahunan World Bank-IMF di Bali 2018 me­nye­but­kan, skor Indonesia dalam Indeks Modal Manusia adalah 0,53. Artinya, seorang anak yang dilahirkan hari ini hanya akan mencapai tingkat pro­duk­tivitas 53%. Dengan kata lain, sebagai angkatan kerja di masa mendatang, yakni ketika mereka berusia 18 tahun, ada separuh potensi produktivitas yang hilang. Kondisi ini tidak lepas dari kualitas pendidikan dan kesehatan yang mereka terima saat ini.

Laporan ini menunjukkan kualitas pembangunan ma­nu­sia masih cukup meng­kha­wa­tir­kan. Apalagi, apabila ditem­pat­kan dalam konteks Revolusi Industri 4.0 yang mensyarat­kan kualitas SDM mumpuni. Jika dibandingkan dengan ne­gara-negara anggota ASEAN, posisi Indonesia masih di ba­wah Singapura (1), Vietnam (48), Malaysia (57), Thailand (68), dan Filipina (82).

Setali tiga uang, merujuk pada hasil survei Global Crea­ti­vity Index, Indonesia belum ter­masuk dalam kelompok negara kreatif. Berdasarkan hasil sur­vei itu, Indonesia me­nem­pati peringkat ke-115 dari 139 ne­ga­ra. Posisi tersebut jauh di ba­wah negara tetangga seperti Si­nga­pura (9), Filipina (52), Ma­lay­sia (63), dan Vietnam (80).

Indikator lain yang diini­siasi Cornell University, IN­SEAD, and the World Intel­lec­tual Property Organization (WIPO), bertajuk Global Inno­va­tion Index (GII) menunjuk­kan hasil yang mirip. Indeks ini memberikan skor terhadap ka­pasitas inovasi dan pertum­buh­an ekonomi. Beberapa aspek yang menjadi penilaian termasuk kelembagaan, modal manusia dan kapasitas riset, infrastruktur, pendanaan, inves­tasi, daya kreasi, pe­nye­rap­an dan penyebaran ilmu pe­ngetahuan, serta produk kreatif.

Riset ini dilakukan karena inovasi memiliki peran sentral sebagai pendorong kemajuan ekonomi. Dari 129 negara yang disurvei, Indonesia me­nem­pati peringkat ke-85 atau ke­dua terendah di kawasan ASEAN. Lagi-lagi fakta ini mem­buktikan betapa kita masih memiliki pekerjaan ru­mah begitu banyak sebelum men­capai impian emas.

Beberapa rekomendasi ke­bi­jakan yang muncul dari studi ter­sebut antara lain lemahnya mutu SDM dan kualitas pe­ne­litian dan pengembangan (li­t­bang) yang dilihat antara lain dari belanja pendidikan per sis­wa dan alokasi anggaran untuk riset. Sedangkan dari sisi ke­lem­bagaan, kelemahan ter­ut­a­ma pada regulasi yang tidak kon­dusif.

Karena kreativitas dan ino­vasi berkorelasi positif dengan daya saing dan kemakmuran suatu negara, bisa ditebak bah­wa posisi Indonesia dalam daya saing global juga keteteran. Ber­dasar laporan Global Com­pe­titiveness Report 2019 yang dipublikasikan World Economy Forum, Indonesia berada pada pe­ringkat ke-50 dari 141 nega­ra, turun lima peringkat dari satu tahun sebelumnya.

Membangun basis kom­petensi SDM tentu tidak ter­lepas dari sistem pen­di­dikan. Pendidikan merupakan sarana utama mendongkrak pro­duktivitas dan inovasi. Be­lajar dari China dan Vietnam yang sistem pendidikannya me­nurut laporan Bank Dunia ber­tajuk Growing Smarter:

Lear­ning and Equitable Deve­lop­ment in East Asia and Pacific (2018) berkinerja di atas rata-rata negara Asia Timur dan Pa­sifik, mereka memprio­ri­tas­kan alokasi anggaran pen­di­dikan lebih banyak bagi pro­vin­si dan kabupaten yang me­mi­liki kesulitan geografis tinggi dan daerah tertinggal.

Tun­jang­an guru juga lebih tinggi di daerah tersebut dibandingkan dengan mereka yang tinggal di kawasan perkotaan. Di dua ne­gara tersebut ada prioritas ang­garan untuk pendidikan dasar yang efektif dan berorientasi pemerataan.

Mengapa pemerataan? Per­kembangan teknologi dan Re­volusi Industri 4.0 tanpa di­ser­tai kesetaraan dan kesem­pat­an sejajar bagi semua orang, maka pendapatan hanya akan ter­aku­mulasi pada sekelompok kecil masyarakat. Selain faktor pemerataan, metode pem­be­la­jaran yang merangsang krea­ti­vi­tas dan kolaborasi berbasis pro­blem-solving dalam kondisi riil dunia nyata perlu menjadi aten­si kementerian terkait pada tahun-tahun mendatang.

Mengingat penguasaan tek­­nologi akan menjadi faktor kunci kelestarian pertum­buh­an di era disrupsi digital saat ini, sistem pendidikan vokasi juga perlu dibenahi agar sesuai de­ngan kebutuhan industri. Pro­gram pelatihan, magang, dan pemberian insentif bagi ka­lang­an industri yang sudi ber­partisipasi dalam upaya men­dongkrak kapasitas SDM do­mes­tik perlu terus didorong dan dikembangkan.
(nag)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak