alexametrics

Dalami Suap Fasilitas di Lapas Sukamiskin, KPK Panggil Dua Kalapas

loading...
Dalami Suap Fasilitas di Lapas Sukamiskin, KPK Panggil Dua Kalapas
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menjadwakan pemeriksaan terhadap dua kepala lembaga pemasyarakatan (Kalapas). Foto/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menjadwakan pemeriksaan terhadap dua kepala lembaga pemasyarakatan (Kalapas). Kedua Kalapas itu yakni, Kalapas Klas IIB Serui Djoko Sunarno dan Kalapas Klas IIB Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Noveri Budisantoso. (Baca juga: Tiga Kamar Tahanan Napi Tipikor di Lapas Sukamiskin Dibongkar)

Keduanya bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka eks Kalapas Sukamiskin, Wahid Husein (WH) dalam kasus dugaan suap terkait pemberian fasilitas dan pemberian izin keluar di Lapas Sukamiskin. "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka WH," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (17/1/2020).

Diketahui dalam kasus ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni Wahid Husen dan Deddy Handoko yang merupakan mantan Kalapas Sukamiskin, terpidana Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Direktur Utama PT Glori Karsa Abadi Rahadian Azhar, dan Alm Fuad Amin.

Untuk tersangka almarhum Fuad Amin, tuntutan pidana pada yang bersangkutan dihentikan lantaran meninggal dunia dalam proses penyidikannya. Atas ulahnya, Wahid Husen dan Deddy Handoko disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Lalu, untuk Wawan dan almarhum Fuad Amin dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan, Rahadian disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(cip)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak